Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Wamenkeu Suahasil Nazara beserta Wamenkeu Juda Agung. (Foto: RMOL/Alifia Dwi)
Pemerintah telah menarik utang baru sebesar Rp185,3 triliun hingga akhir Februari 2026. Nilai tersebut setara 22,3 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang dipatok sebesar Rp832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan realisasi pembiayaan tersebut masih berada dalam kondisi yang terkendali.
“Pembiayaan anggaran tahun 2026 terjaga dengan baik dalam batas terkendali. Realisasinya per akhir Februari mencapai Rp185,3 triliun atau 22,3 persen dari target,” ujar Juda dalam konferensi pers APBN di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu, 11 Maret 2026.
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, penarikan utang pada awal 2026 ini tercatat lebih rendah. Pada Februari 2025, pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp249,9 triliun.
Selain dari utang, pemerintah juga memperoleh pembiayaan dari sumber non-utang sebesar Rp21,1 triliun. Nilai ini meningkat cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp3,9 triliun.
Dengan perkembangan tersebut, total realisasi pembiayaan anggaran hingga Februari 2026 tercatat sebesar Rp164,2 triliun atau sekitar 23,8 persen dari target APBN.
Juda menjelaskan pemerintah menerapkan strategi pembiayaan yang bersifat antisipatif guna menjaga kecukupan kas negara sekaligus mempertahankan fleksibilitas fiskal di tengah dinamika pasar keuangan global.
“Strategi pembiayaan dilakukan secara antisipatif, yaitu memastikan ketersediaan kas tetap memadai sekaligus menjaga fleksibilitas pembiayaan untuk merespons dinamika pasar yang sedang terjadi,” jelasnya.
Sebagian besar pembiayaan utang tersebut diperoleh melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik. Menurut Juda, minat investor terhadap instrumen tersebut masih tetap kuat.
Hal itu tercermin dari rasio bid to cover pada lelang SBN yang masih tinggi. Untuk Surat Utang Negara (SUN), rasio tercatat di atas dua kali, sementara Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mencapai 3,1 kali.
“Bahkan dibanding tahun lalu, tahun ini lebih baik. Ini menunjukkan minat dan kepercayaan investor terhadap fundamental perekonomian kita masih terjaga di tengah dinamika pasar keuangan global yang sangat penuh dengan ketidakpastian,” ujarnya.
Di pasar global, pemerintah juga menerbitkan obligasi dalam dua mata uang pada Februari 2026. Instrumen tersebut meliputi obligasi offshore renminbi (CNH) senilai 9,25 miliar dengan yield sekitar 2–3 persen serta obligasi euro sebesar 2,7 miliar euro dengan yield sekitar 4–5 persen.
“Ini di pasar global, dan yield yang cukup baik tersebut menunjukkan bahwa investor global sangat confident dengan fundamental ekonomi kita yang masih terjaga dengan baik,” tandas Juda.
