ISKI dan Arah Komunikasi Pemerintah di Era Disrupsi Informasi

PERUBAHAN lanskap komunikasi global dalam dua dekade terakhir telah memaksa pemerintah di berbagai negara untuk meninjau kembali paradigma komunikasi publik yang selama ini digunakan. Jika pada masa lalu komunikasi pemerintah cenderung bersifat satu arah dari negara kepada masyarakat. 

Maka era digital telah mengubah pola tersebut menjadi ruang komunikasi yang jauh lebih terbuka, interaktif, dan sering kali tidak terprediksi. Dalam konteks Indonesia, dinamika ini menghadirkan tantangan serius bagi model komunikasi pemerintah sekaligus membuka ruang kontribusi strategis bagi komunitas akademik komunikasi, termasuk Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI).

Tulisan ini mencoba mengulas organisasi yang menghimpun para sarjana komunikasi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, dimana ISKI memiliki posisi unik dalam memetakan perubahan paradigma komunikasi publik. Peran ini menjadi penting karena komunikasi pemerintah bukan sekadar aktivitas menyampaikan kebijakan, melainkan bagian integral dari proses pembangunan kepercayaan publik terhadap negara. 

Pergeseran Paradigma Komunikasi Pemerintah

Paradigma komunikasi pemerintah pada masa lalu berakar pada model komunikasi linear. Negara diposisikan sebagai sumber informasi utama, sementara masyarakat berperan sebagai penerima pesan. Model ini relatif efektif pada era media konvensional ketika saluran informasi masih terbatas dan arus komunikasi cenderung terpusat. 

Namun perkembangan teknologi digital telah mengubah struktur tersebut secara fundamental. Kehadiran media sosial, platform digital, dan jaringan komunikasi global membuat setiap individu dapat menjadi produsen informasi. Dalam ekosistem komunikasi semacam ini, pemerintah tidak lagi memonopoli produksi narasi publik. 

Perubahan ini selaras dengan perkembangan teori komunikasi modern. Model komunikasi yang diperkenalkan oleh Harold D. Lasswell pada pertengahan abad ke-20, who says what in which channel to whom with what effect, telah berkembang menjadi sistem komunikasi yang jauh lebih kompleks. 

Interaksi antara aktor, media, dan audiens kini berlangsung secara simultan dan multidirectional. Akibatnya, komunikasi pemerintah tidak lagi sekadar menyusun pesan yang informatif, tetapi juga harus mampu membaca dinamika opini publik yang terbentuk secara real time di ruang digital. 


Kompleksitas Ruang Informasi Digital 

Ruang informasi digital memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan ekosistem komunikasi sebelumnya. Algoritma platform media sosial mempercepat penyebaran informasi sekaligus menciptakan segmentasi audiens yang tajam.
Data yang dirilis oleh We Are Social menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial. Tingginya tingkat penetrasi ini membuat opini publik sering terbentuk melalui interaksi digital yang berlangsung sangat cepat. 

Dalam kondisi tersebut, komunikasi pemerintah menghadapi beberapa tantangan struktural.
Pertama, kompetisi narasi. Informasi dari pemerintah bersaing langsung dengan berbagai sumber lain, mulai dari media massa, influencer, komunitas digital, hingga akun anonim. 

Kedua, misinformasi dan disinformasi. Informasi yang tidak akurat dapat menyebar lebih cepat dibandingkan klarifikasi resmi pemerintah, terutama ketika isu yang beredar memiliki dimensi emosional atau politis. 

Ketiga, fragmentasi kepercayaan publik. Tidak semua kelompok masyarakat menerima informasi dari sumber yang sama. Sebagian masyarakat mempercayai media tertentu, sementara kelompok lain lebih percaya pada jaringan komunitas atau tokoh informal. Situasi ini menuntut perubahan paradigma komunikasi pemerintah dari pendekatan administratif menuju pendekatan strategis berbasis pemahaman terhadap perilaku komunikasi masyarakat.  


ISKI sebagai Ruang Refleksi Akademik

Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, keberadaan ISKI memiliki relevansi yang semakin kuat. Sebagai organisasi ilmiah, ISKI dapat menjadi ruang refleksi akademik yang menganalisis bagaimana komunikasi pemerintah seharusnya dirancang dalam konteks masyarakat digital.

Pendekatan akademik penting karena komunikasi publik tidak hanya berkaitan dengan teknik penyampaian pesan, tetapi juga dengan aspek sosiologis, psikologis, dan politik dari interaksi antara negara dan masyarakat.

Konsep agenda setting yang dikembangkan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw, misalnya, menunjukkan bahwa media memiliki kemampuan memengaruhi isu apa yang dianggap penting oleh publik. Dalam konteks komunikasi pemerintah, teori ini menggarisbawahi pentingnya kemampuan negara dalam membangun narasi kebijakan yang jelas dan konsisten. 

ISKI dapat berperan dalam mengembangkan kajian-kajian komunikasi kebijakan yang membantu pemerintah memahami bagaimana pesan kebijakan dipersepsikan oleh masyarakat. 


Dari Komunikasi Informasi ke Komunikasi Partisipatif

Salah satu tantangan terbesar dalam paradigma komunikasi pemerintah adalah pergeseran dari model komunikasi informasi menuju komunikasi partisipatif. Pada model lama, komunikasi pemerintah berfungsi terutama untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan yang telah ditetapkan.

Sebaliknya, paradigma baru menempatkan komunikasi sebagai proses dialog antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidak lagi sekadar menjadi objek komunikasi, tetapi juga aktor yang terlibat dalam proses pembentukan opini publik.
Perubahan ini menuntut pemerintah untuk lebih terbuka terhadap umpan balik publik serta lebih adaptif terhadap dinamika komunikasi digital. Strategi komunikasi tidak cukup hanya mengandalkan konferensi pers atau siaran resmi, tetapi juga harus memanfaatkan berbagai kanal komunikasi yang digunakan masyarakat. 


Hadapi Transformasi Global

Transformasi komunikasi global telah mengubah cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat. Paradigma komunikasi yang sebelumnya bersifat satu arah kini harus berkembang menjadi sistem komunikasi yang dialogis, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika ruang digital.

Dalam konteks ini, keberadaan ISKI menjadi semakin penting. Melalui kontribusi akademik, riset ilmiah, dan pengembangan pemikiran komunikasi publik, ISKI dapat membantu memperkuat fondasi komunikasi pemerintah Indonesia di tengah perubahan lanskap informasi yang semakin kompleks.

Pada akhirnya, komunikasi pemerintah bukan sekadar soal bagaimana pesan disampaikan, tetapi juga bagaimana negara membangun kepercayaan publik secara berkelanjutan. Di sinilah tantangan paradigma komunikasi pemerintah bertemu dengan tanggung jawab intelektual komunitas komunikasi di Indonesia.

Penulis adalah pemerhati isu sosial dan politik.