Yaqut Cholil Absen Pemeriksaan Tersangka, KPK Tagih Surat Resmi Penundaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan masih menunggu surat permohonan resmi terkait penjadwalan ulang pemeriksaan mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas. Hal ini merespons ketidakhadiran Yaqut dalam agenda pemeriksaan sebagai tersangka pada Kamis 12 Maret 2026. 

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, tim penasihat hukum Yaqut sudah datang ke Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 12 Maret 2026.

Kedatangan tim penasihat hukum Yaqut, Mellisa Anggraini adalah meminta penjadwalan ulang. Permintaan itu baru disampaikan ke bagian resepsionis di KPK.

"Kami masih meminta surat resmi jika memang mengajukan penundaan. Tentunya termasuk alasan permintaan penjadwalan ulang tersebut," kata Budi kepada wartawan, Kamis siang, 12 Maret 2026.

Yaqut sedianya diagendakan diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024 pada hari ini di Gedung Merah Putih KPK.

Sebelumnya pada Rabu, 11 Maret 2026, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Sulistyo Muhammad Dwi Putro menolak praperadilan Yaqut.

"Mengadili. Dalam eksepsi, menolak eksepsi dari termohon untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Sulistyo saat membacakan amar putusan.

Hakim menyebut bahwa, KPK telah mengumpulkan bukti-bukti dalam menetapkan Yaqut sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Penetapan tersangka tersebut juga telah memenuhi ketentuan dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) 21/2014 serta Peraturan Mahkamah Agung (MA) 4/2016.