Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau akrab disapa Gus Rivqy. (Foto: Humas PKB)

Politik

Dirut Agrinas Jangan Sembunyi dari Polemik Impor Pikap Kopdes

RABU, 11 MARET 2026 | 15:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritik pedas dilontarkan Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, terhadap Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, yang tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Parlemen, Senayan, hari ini, Rabu, 11 Maret 2026.

Ketidakhadiran bos Agrinas ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi pengawasan legislatif, terutama di tengah sorotan tajam publik terkait kebijakan impor kendaraan besar-besaran.

“Saya kira ini bentuk ketidakpatuhan Pak Dirut kepada kita. Terlebih ada permasalahan besar yang wajib dibahas bersama. Kalau beliau justru nggak datang rapat begini, bagaimana kita bisa tahu akar masalahnya?” tegas legislator yang akrab disapa Gus Rivqy tersebut di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.


Kritik keras ini dipicu oleh keputusan kontroversial Agrinas yang melakukan impor sebanyak 105.000 unit mobil pikap dari India. Kendaraan tersebut rencananya akan digunakan untuk menunjang operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Langkah ini menuai polemik luas di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan mengapa Agrinas tidak memberdayakan industri otomotif dalam negeri dan apa motif di balik pemilihan vendor dari India dalam skala yang begitu fantastis.

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menyatakan, penjelasan resmi dari jajaran direksi Agrinas sangat krusial untuk meredam kegaduhan di publik. Tanpa kehadiran Dirut, diskusi mengenai urgensi dan transparansi pengadaan tersebut menjadi buntu.

“Masyarakat perlu tahu apa sebenarnya motif mereka impor mobil itu. Kami di Komisi VI punya tanggung jawab memastikan setiap kebijakan BUMN atau anak usahanya sejalan dengan kepentingan nasional. Absennya Dirut hanya memperpanjang kecurigaan publik,” tambahnya.

Komisi VI DPR RI menjadwalkan pemanggilan ulang dan meminta komitmen PT Agrinas untuk kooperatif dalam memberikan keterangan terkait proyek Koperasi Desa Merah Putih tersebut agar tidak menjadi bola liar yang merugikan nama baik institusi.

Untuk diketahui, ada tiga agenda RDP Komisi VI hari ini. Yaitu evaluasi progress, tantangan dan tindaklanjut pembangunan gerai KDKMP, strategi operasional dan pembiayaan KDKMP, serta strategi pengawasan, tata kelola, dan monitoring KDKMP.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Buya Anwar: Kasus Korupsi Bisa Picu Krisis Kepercayaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:18

Direktur Keuangan dan Strategi Bank Jakarta Basaria Martha Raih Penghargaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 06:02

Ini Jadwal Lengkap Rencana Perjalanan Haji 2027

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:45

Seragam Tak Mengubah Hukum

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:34

Cek Kesehatan Gratis Kini Lebih Mudah Diakses

Rabu, 21 Oktober 2026 | 05:19

Polda Banten: KMP Batumandi Angkut 420 Penumpang dan 89 Kendaraan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:59

Pembangunan KNMP Sima-Wabu Libatkan Warga Lokal

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:46

Korban Indosurya Berjuang Mencari Keadilan sejak 2020

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:13

Pramono Dorong Film Nasional Tembus Pasar ASEAN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04:02

Galeri 24 Sabet Top 2 Kategori Retail dan Top 28 BUMN

Rabu, 21 Oktober 2026 | 03:32

Selengkapnya