Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau akrab disapa Gus Rivqy. (Foto: Humas PKB)

Politik

Dirut Agrinas Jangan Sembunyi dari Polemik Impor Pikap Kopdes

RABU, 11 MARET 2026 | 15:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritik pedas dilontarkan Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, terhadap Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, yang tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Parlemen, Senayan, hari ini, Rabu, 11 Maret 2026.

Ketidakhadiran bos Agrinas ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi pengawasan legislatif, terutama di tengah sorotan tajam publik terkait kebijakan impor kendaraan besar-besaran.

“Saya kira ini bentuk ketidakpatuhan Pak Dirut kepada kita. Terlebih ada permasalahan besar yang wajib dibahas bersama. Kalau beliau justru nggak datang rapat begini, bagaimana kita bisa tahu akar masalahnya?” tegas legislator yang akrab disapa Gus Rivqy tersebut di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.


Kritik keras ini dipicu oleh keputusan kontroversial Agrinas yang melakukan impor sebanyak 105.000 unit mobil pikap dari India. Kendaraan tersebut rencananya akan digunakan untuk menunjang operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Langkah ini menuai polemik luas di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan mengapa Agrinas tidak memberdayakan industri otomotif dalam negeri dan apa motif di balik pemilihan vendor dari India dalam skala yang begitu fantastis.

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menyatakan, penjelasan resmi dari jajaran direksi Agrinas sangat krusial untuk meredam kegaduhan di publik. Tanpa kehadiran Dirut, diskusi mengenai urgensi dan transparansi pengadaan tersebut menjadi buntu.

“Masyarakat perlu tahu apa sebenarnya motif mereka impor mobil itu. Kami di Komisi VI punya tanggung jawab memastikan setiap kebijakan BUMN atau anak usahanya sejalan dengan kepentingan nasional. Absennya Dirut hanya memperpanjang kecurigaan publik,” tambahnya.

Komisi VI DPR RI menjadwalkan pemanggilan ulang dan meminta komitmen PT Agrinas untuk kooperatif dalam memberikan keterangan terkait proyek Koperasi Desa Merah Putih tersebut agar tidak menjadi bola liar yang merugikan nama baik institusi.

Untuk diketahui, ada tiga agenda RDP Komisi VI hari ini. Yaitu evaluasi progress, tantangan dan tindaklanjut pembangunan gerai KDKMP, strategi operasional dan pembiayaan KDKMP, serta strategi pengawasan, tata kelola, dan monitoring KDKMP.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya