Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau akrab disapa Gus Rivqy. (Foto: Humas PKB)

Politik

Dirut Agrinas Jangan Sembunyi dari Polemik Impor Pikap Kopdes

RABU, 11 MARET 2026 | 15:42 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritik pedas dilontarkan Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, terhadap Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, yang tidak hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Parlemen, Senayan, hari ini, Rabu, 11 Maret 2026.

Ketidakhadiran bos Agrinas ini dinilai sebagai bentuk pelecehan terhadap fungsi pengawasan legislatif, terutama di tengah sorotan tajam publik terkait kebijakan impor kendaraan besar-besaran.

“Saya kira ini bentuk ketidakpatuhan Pak Dirut kepada kita. Terlebih ada permasalahan besar yang wajib dibahas bersama. Kalau beliau justru nggak datang rapat begini, bagaimana kita bisa tahu akar masalahnya?” tegas legislator yang akrab disapa Gus Rivqy tersebut di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.


Kritik keras ini dipicu oleh keputusan kontroversial Agrinas yang melakukan impor sebanyak 105.000 unit mobil pikap dari India. Kendaraan tersebut rencananya akan digunakan untuk menunjang operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Langkah ini menuai polemik luas di tengah masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan mengapa Agrinas tidak memberdayakan industri otomotif dalam negeri dan apa motif di balik pemilihan vendor dari India dalam skala yang begitu fantastis.

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menyatakan, penjelasan resmi dari jajaran direksi Agrinas sangat krusial untuk meredam kegaduhan di publik. Tanpa kehadiran Dirut, diskusi mengenai urgensi dan transparansi pengadaan tersebut menjadi buntu.

“Masyarakat perlu tahu apa sebenarnya motif mereka impor mobil itu. Kami di Komisi VI punya tanggung jawab memastikan setiap kebijakan BUMN atau anak usahanya sejalan dengan kepentingan nasional. Absennya Dirut hanya memperpanjang kecurigaan publik,” tambahnya.

Komisi VI DPR RI menjadwalkan pemanggilan ulang dan meminta komitmen PT Agrinas untuk kooperatif dalam memberikan keterangan terkait proyek Koperasi Desa Merah Putih tersebut agar tidak menjadi bola liar yang merugikan nama baik institusi.

Untuk diketahui, ada tiga agenda RDP Komisi VI hari ini. Yaitu evaluasi progress, tantangan dan tindaklanjut pembangunan gerai KDKMP, strategi operasional dan pembiayaan KDKMP, serta strategi pengawasan, tata kelola, dan monitoring KDKMP.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

UPDATE

Harga Minyak Dunia Merangkak Naik ke 93 Dolar AS

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:17

TransNusa dan Tourism Malaysia Ajak Media Eksplorasi Penang, Perlis hingga Langkawi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:57

Rupiah Perpanjang Tren Positif di Jumat Pagi

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:51

Strategi Mendapatkan Libur Panjang Saat Peringatan Maulid Nabi 2026

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:46

OTT Rektor Unsoed, KPK Tangkap 14 Orang dan Amankan Uang Ratusan Juta

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:35

IHSG Naik ke 6.526,30, Saham Mayoritas Menguat

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:20

Salah Paham tentang Kembali ke UUD 1945

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:06

Kebutuhan Pangan Pengungsi NTT Dipastikan Terpenuhi, Stok Beras 39 Ribu Ton

Jumat, 21 Agustus 2026 | 09:00

Bursa Asia Merah Tergusur Sentimen Wall Street

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:58

Terjaring OTT KPK, Rektor Unsoed Diduga Terkait Korupsi PMB

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:49

Selengkapnya