Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: YouTube Kemenkeu)

Bisnis

Purbaya Akui Kesulitan Jaga Image Pajak Hingga Bea Cukai

SELASA, 10 MARET 2026 | 17:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kesulitan menjaga citra institusi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Hal itu menyusul sejumlah kasus yang menyeret oknum pegawai DJP dan DJBC yang ditangani aparat penegak hukum. Purbaya menilai berbagai kasus tersebut membuat integritas lembaga sering dipertanyakan publik.

"Akhir-akhir ini integritas kita sering ditanyakan banyak orang. Kalau Anda lihat saja, di Bea Cukai ada yang ditangkap baru-baru ini, pajak juga ada yang terlibat, macam-macam, sehingga ditahan juga. Jadi saya minta ketika ngomong integritas, bukan integritas di atas kertas, tapi betul-betul jalankan dengan benar. Saya kesulitan menjaga image kita di luar, karena sebentar-bentar pasti ada orang bilang, pajak begini, Bea Cukai begini," ujar Purbaya saat melantik 1.585 pejabat Kemenkeu di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026.


Menurutnya, sebagian besar pegawai Kemenkeu bekerja dengan baik. Namun ulah segelintir oknum membuat citra institusi tercoreng.

"Itu yang dimata mereka ya. Jadi, padahal saya tahu sebagian besar orang ini baik-baik, tapi karena satu-dua nila setitik berantakan semua image integritas kita. Jadi, teman-teman semua jangan main-main ke depan," tegasnya.

Ia menegaskan, ke depan pihaknya akan menindak tegas pejabat Kemenkeu yang main-main, sebelum ditindak oleh aparat hukum.

"Sekarang kita sama dengan lembaga yang lain. Kalau ada yang bersalah, dia akan dieksekusi. Harusnya sih, kalau Pak Irjen kerja dengan baik, enggak ada tuh eksekusi dari pihak luar," katanya.

Karena itu, Purbaya meminta Inspektorat Jenderal Kemenkeu bekerja lebih keras dalam mengawasi dan mendeteksi potensi pelanggaran di internal.

"Saya ke depan minta ke Pak Irjen untuk bekerja lebih keras, supaya kita menemui kesalahan kita duluan dibanding orang di luar, sehingga enggak ada orang luar yang ngacak-ngacak Kementerian Keuangan lagi," lanjutnya.

Purbaya menegaskan, setiap pelanggaran yang ditemukan harus ditindak tegas sesuai aturan demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan.

"Jadi saya enggak mau orang kita pajak, bea cukai, pegawai-pegawai yang lain itu diperiksa, digrebek kejaksaan, KPK, atau polisi duluan. Kalau ada kesalahan, harusnya tim kita dari Pak Irjen yang mengetahui duluan dan kita lakukan tindakan sesuai dengan peraturan keras, sekeras-kerasnya kalau perlu," tandasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

IHSG Terkoreksi 11 Poin di Sesi I

Rabu, 11 November 2026 | 12:30

Cara Dapat Tiket Gratis Museum dan Cagar Budaya Spesial 11 11

Rabu, 11 November 2026 | 12:29

Gibran Gugat PTUN, Legislator NasDem: Tak Ada Langkah Lain Selain Mundur atau Dimundurkan!

Rabu, 11 November 2026 | 12:17

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis untuk Transisi dan Ketahanan Energi ASEAN

Rabu, 11 November 2026 | 12:16

Indonesia-Jepang Perkuat Kerja Sama Karbon Kehutanan melalui JCM

Rabu, 11 November 2026 | 12:03

Gibran Fight di PTUN, Demokrat Tegaskan Proses Pemakzulan di DPR Tetap Jalan

Rabu, 11 November 2026 | 11:57

Bawa Solusi ke COP31, PLN Tunjukkan Aksi Nyata Transisi Energi Nasional

Rabu, 11 November 2026 | 11:52

Operasionalisasi Koperasi Kelurahan Merah Putih di Jakarta Dikebut

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Hercules Sebut Summarecon Perusak Hukum Indonesia, Tuding Ubah SHM 65 Hektare Jadi HGB

Rabu, 11 November 2026 | 11:47

Puan Disebut Berpeluang Jadi Wapres, Saham Afiliasi Happy Hapsoro Menguat

Rabu, 11 November 2026 | 11:36

Selengkapnya