Berita

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: YouTube Kemenkeu)

Bisnis

Purbaya Akui Kesulitan Jaga Image Pajak Hingga Bea Cukai

SELASA, 10 MARET 2026 | 17:22 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui kesulitan menjaga citra institusi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Hal itu menyusul sejumlah kasus yang menyeret oknum pegawai DJP dan DJBC yang ditangani aparat penegak hukum. Purbaya menilai berbagai kasus tersebut membuat integritas lembaga sering dipertanyakan publik.

"Akhir-akhir ini integritas kita sering ditanyakan banyak orang. Kalau Anda lihat saja, di Bea Cukai ada yang ditangkap baru-baru ini, pajak juga ada yang terlibat, macam-macam, sehingga ditahan juga. Jadi saya minta ketika ngomong integritas, bukan integritas di atas kertas, tapi betul-betul jalankan dengan benar. Saya kesulitan menjaga image kita di luar, karena sebentar-bentar pasti ada orang bilang, pajak begini, Bea Cukai begini," ujar Purbaya saat melantik 1.585 pejabat Kemenkeu di Jakarta pada Selasa, 10 Maret 2026.


Menurutnya, sebagian besar pegawai Kemenkeu bekerja dengan baik. Namun ulah segelintir oknum membuat citra institusi tercoreng.

"Itu yang dimata mereka ya. Jadi, padahal saya tahu sebagian besar orang ini baik-baik, tapi karena satu-dua nila setitik berantakan semua image integritas kita. Jadi, teman-teman semua jangan main-main ke depan," tegasnya.

Ia menegaskan, ke depan pihaknya akan menindak tegas pejabat Kemenkeu yang main-main, sebelum ditindak oleh aparat hukum.

"Sekarang kita sama dengan lembaga yang lain. Kalau ada yang bersalah, dia akan dieksekusi. Harusnya sih, kalau Pak Irjen kerja dengan baik, enggak ada tuh eksekusi dari pihak luar," katanya.

Karena itu, Purbaya meminta Inspektorat Jenderal Kemenkeu bekerja lebih keras dalam mengawasi dan mendeteksi potensi pelanggaran di internal.

"Saya ke depan minta ke Pak Irjen untuk bekerja lebih keras, supaya kita menemui kesalahan kita duluan dibanding orang di luar, sehingga enggak ada orang luar yang ngacak-ngacak Kementerian Keuangan lagi," lanjutnya.

Purbaya menegaskan, setiap pelanggaran yang ditemukan harus ditindak tegas sesuai aturan demi menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan.

"Jadi saya enggak mau orang kita pajak, bea cukai, pegawai-pegawai yang lain itu diperiksa, digrebek kejaksaan, KPK, atau polisi duluan. Kalau ada kesalahan, harusnya tim kita dari Pak Irjen yang mengetahui duluan dan kita lakukan tindakan sesuai dengan peraturan keras, sekeras-kerasnya kalau perlu," tandasnya.


Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

UPDATE

Gugurnya Prajurit Jadi Panggilan Indonesia Tak Lagi Jadi Pemain Cadangan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:20

Aktivis KontraS Ungkap Kondisi Terkini Andrie Yunus di RSCM

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:19

Trump Ngotot akan Tetap Hancurkan Listrik dan Semua Pabrik di Iran

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:17

KPK Kembangkan Kasus Suap Importasi

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:09

Pertamina Bantah Kabar Harga Pertamax Tembus Rp17 Ribu per Liter

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:02

Siang Ini Jakarta Diprediksi Kembali Hujan Ringan

Selasa, 31 Maret 2026 | 12:00

Tiga Prajurit RI Gugur di Lebanon, Menlu Desak DK PBB Rapat Darurat

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:45

Transparansi Terancam: 37 Ribu Pejabat Belum Serahkan LHKPN

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:40

Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Dilimpahkan ke Puspom TNI

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:27

Gibran Didorong Segera Berkantor di IKN Agar Tak Mubazir

Selasa, 31 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya