Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. (Foto: Humas PKS)

Politik

Badai PHK Intai Indonesia Jika Perang Timur Tengah Meluas

SELASA, 10 MARET 2026 | 13:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pemerintah didorong untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi guna melindungi sektor ketenagakerjaan dari dampak dinamika geopolitik di Timur Tengah.

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menekankan pentingnya strategi “sedia payung sebelum hujan” agar stabilitas industri domestik tetap terjaga.

Menurutnya eskalasi ketegangan antara AS-Israel dan Iran berpotensi memengaruhi rantai pasok energi global yang berdampak pada kenaikan biaya produksi manufaktur di dalam negeri. Hal ini dikhawatirkan dapat menekan efisiensi perusahaan jika tidak diantisipasi sejak dini.


“Kita perlu mencermati dampak kenaikan harga energi terhadap sektor industri strategis, seperti petrokimia yang memasok bahan baku bagi banyak industri manufaktur lainnya. Jika sektor hulu terdampak, efek dominonya bisa dirasakan hingga ke hilir,” katanya, Selasa, 10 Maret 2026.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini memandang bahwa stabilitas sektor hulu sangat krusial untuk mencegah potensi penyesuaian tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Fokus utama kita adalah memastikan roda industri tetap berputar sehingga lapangan kerja tetap aman. Pemerintah perlu memperkuat dialog tripartit antara pengusaha dan buruh untuk merumuskan solusi bersama yang saling menguatkan,” lanjutnya.

Selain itu, Netty juga meminta pemerintah memastikan kesiapan jaring pengaman sosial ketenagakerjaan, seperti Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), agar tetap responsif sebagai bantalan bagi masyarakat di tengah situasi global yang dinamis.

“Dengan sinergi yang solid, kita berharap dampak ekonomi global ini bisa kita lalui tanpa mengganggu kesejahteraan para pekerja. Diplomasi yang kuat di luar negeri harus dibarengi dengan ketahanan ekonomi yang kokoh di dalam negeri,” pungkas Netty.


Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya