Din Syamsuddin (Foto: Dokumentasi RMOL)
Indonesia perlu segera melakukan reorientasi politik luar negeri di tengah dinamika global yang memanas akibat serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.
Menurut Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, M. Din Syamsuddin, perkembangan konflik tersebut berpotensi membawa dampak negatif terhadap geopolitik dan geoekonomi dunia, sehingga Indonesia harus berhati-hati dalam menentukan sikap, termasuk terkait keterlibatan dalam Board of Peace (BoP).
“Serangan Israel-Amerika Serikat tidak dapat dipisah dari sentimen keagamaan antara Yahudi-Islam, maka Presiden Indonesia perlu berhati-hati bersikap dan mengambil keputusan,” ujar Din kepada wartawan, Selasa, 10 Maret 2026.
Ia menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang bergabung dengan BoP dan dinilai condong kepada Amerika Serikat berpotensi melanggar prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan non-blok.
Menurut Din, Indonesia selama ini dikenal konsisten berpihak pada perjuangan kemerdekaan Palestina. Sementara keberadaan BoP dinilai tidak berpihak kepada Palestina, bahkan cenderung menguntungkan Israel dan tidak mencerminkan kepentingan dunia Islam.
“Saatnya Indonesia keluar dari BoP dan konsisten berjuang bagi Kemerdekaan Palestina,” tegas Ketua Poros Dunia Wasatiyyat Islam ini.
Din juga menilai serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran berpotensi merugikan Palestina dan hanya menguntungkan Israel, sekaligus berisiko memicu instabilitas yang lebih luas di dunia Islam.
Selain itu, Din meminta Presiden Prabowo lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat. Ia menilai pertemuan Presiden dengan para tokoh masyarakat dan tokoh umat sebaiknya tidak bersifat monologis, melainkan dialogis serta membuka ruang bagi pandangan kritis.
“Para rohaniawan dan cendekiawan perlu bersikap loyal-kritis, menggalang kebersamaan, mendukung pemerintah jika benar, tapi jangan ragu-ragu mengkritik jika salah. Pemerintah perlu mendengar suara kritis, jangan terlena dan terbuai dengan keadaan. Perkembangan global akan membawa dampak buruk bagi Indonesia,” jelasnya.
Din yang juga Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta ini mengingatkan bahwa perkembangan global saat ini berpotensi membawa dampak buruk bagi Indonesia. Karena itu, pemerintah dinilai perlu menyiapkan program darurat atau contingency plan.
Ia menyarankan pemerintah menghentikan program yang dianggap boros anggaran dan tidak mendesak, melakukan penghematan serius, menciptakan komunikasi politik yang dialogis, serta mengkonsolidasikan para pembantu Presiden agar memiliki sense of crisis terhadap situasi global yang berkembang.
“Hentikan program boros dana dan tidak urgen seperti MBG, lakukan penghematan serius, ciptakan komunikasi politik dialogis, dan konsolidasikan para pembantu Presiden untuk memiliki sense of crisis,” pungkasnya.
