Berita

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla, saat berdiskusi bersama sejumlah ekonom di kawasan Jakarta Selatan, pada Minggu, 8 Maret 2026 malam. (Foto: Istimewa)

Politik

JK Sarankan Prabowo Prioritaskan Program yang Dorong Pertumbuhan Ekonomi

SENIN, 09 MARET 2026 | 09:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Program yang seharusnya diprioritaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, didorong oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia (RI), Jusuf Kalla, untuk dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi ketidakseimbangan fiskal yang dihadapi negara.

Hal tersebut disampaikan Kalla kepada wartawan usai menggelar diskusi bersama sejumlah ekonom di kawasan Jakarta Selatan, pada Minggu, 8 Maret 2026 malam.

Sosok yang dikenal dengan sapaan JK itu menegaskan, pemerintah perlu memilih program yang bersifat produktif dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat di tengah ketidakpastian saat ini.


“Harus memilih prioritas yang dapat memberikan pertumbuhan yang baik untuk negeri ini dan memperbaiki kehidupan ekonomi masyarakat,” ucapnya dikutip melalui keterangan tertulisnya, Senin, 9 Maret 2026.

Menurut JK, dalam situasi fiskal yang tidak seimbang, pemerintah perlu menata kembali prioritas pembangunan, salah satunya adalah dengan menurunkan pengeluaran yang kurang produktif dan memilih skema pembiayaan yang benar-benar memberi dampak bagi kemajuan negara serta kesejahteraan masyarakat.

“Dalam kondisi negeri mengalami ketidakseimbangan fiskal yang besar, maka solusinya antara lain memilih pembiayaan yang dapat memajukan negara dan berdampak pada masyarakat, serta bagaimana meningkatkan penerimaan negara,” ujar Kalla.

Ia menilai berbagai program pemerintah memang penting, seperti makan bergizi gratis (MBG), pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), hingga penguatan Koperasi Desa Merah Putih, tetapi pemerintah menurutnya tetap harus menentukan mana yang paling mendesak untuk didahulukan.

“MBG penting, beli alutsista penting, koperasi penting. Tapi ada yang lebih penting lagi,” katanya.


Ia juga menambahkan bahwa sejumlah program bukan berarti tidak penting, melainkan pelaksanaannya perlu menyesuaikan waktu dan kondisi fiskal negara.

“Bukan berarti itu tidak penting, itu perlu, tapi ada waktunya. Yang paling penting saat ini adalah memilih prioritas terbaik,” demikian JK menambahkan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

KPK Panggil VP PT Valbury Asia Futures di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:31

Karhutla Ancam Orangutan, Puluhan Satwa Dievakuasi

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:23

Kepala BPGMN hingga Menkopolkam Merapat ke Istana Jelang Ratas Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:22

Ancaman MSCI, Sudah Tepat OJK Sanksi Emiten Milik Prajogo Pangestu dan Franky Widjaja

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:20

Pemerintah Jangan Anggap Remeh Hasil Survei

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Kasus Dugaan Suap, KPK Panggil Pejabat Pemkab Lombok Barat dan Staf Hotel

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:09

Roadmap IHT Dibutuhkan untuk Jamin Kepastian Usaha

Senin, 19 Oktober 2026 | 14:05

Terancam Turun Kelas, BEI Temui MSCI Sore Ini

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:51

Kasus Suap Asuransi Perkapalan Pelni, KPK Panggil Petinggi Pialang Asuransi

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:45

Komisi III DPR Dukung Kapolri Dorong MUI Kaji Fatwa soal Vape

Senin, 19 Oktober 2026 | 13:39

Selengkapnya