Berita

Direktur Pusat Media dan Demokrasi pada Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Wijayanto. Foto: Tangkapan layar Zoom LP3ES)

Politik

Gerakan Bawah Tanah Reformasi Jilid 2 Menguat, Begini Analisis LP3ES

SENIN, 09 MARET 2026 | 02:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wacana Reformasi Jilid 2 yang diperkirakan tengah menguat di masyarakat, menjadi satu bahan kajian dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Hal itu disampaikan Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, dalam acara diskusi daring bertajuk "Refleksi Demokrasi Indonesia", Minggu 8 Maret 2026.

Wijayanto menyampaikan respons atas pertanyaan publik, yang memerhatikan wacana Reformasi Jilid 2 tengah berkembang kuat, bahkan digalakkan oleh komunitas clandestine atau gerakan bawah tanah/rahasia.


Terkait itu, Wijayanto memaparkan hasil penelitian LP3ES yang telah dilakukan sejak 2019, dan terbaru telah dilakukan pada tahun ini yang fokus menangkap persepsi masyarakat atas isu perubahan rezim.

"Sejak (wacana) reformasi Dikorupsi, terutama tahun 2019 di mana KPK dilemahkan, waktu itu kita ada gerakan reformasi dikorupsi, kita melihat pola gerakannya, sejak hari itu sampai hari ini," katanya.

Wijayanto menuturkan, dalam penelitiannya dilakukan wawancara dengan metode social network analysis, dan menemukan bahwa gerakan sosial ini ternyata tidak putus. 

"Mereka punya konsistensi dari sisi ideologi, mereka punya konsistensi dari sisi semangat, dan mereka juga ada kesinambungan dari sisi aktor," sambungnya.

Kendati begitu, dia menyebutkan LP3ES masih melihat apakah kesinambungan ini pada akhirnya berujung pada satu gerakan yang semakin kuat dan besar.

"Itu belum kita simpulkan, karena seiring dengan adanya konsistensi tadi, memang juga ada kesalahan fragmentasi gerakan," urainya.

Di samping itu, Wijayanto memperkirakan fragmentasi di masyarakat atas wacana perubahan rezim masih dapat teraratasi, tetapi bergantung juga pada dinamika yang terjadi dari segi ekonomi.

"Jadi kalau kita ingat, Orde Baru itu ada faktor struktural di mana krisis terjadi. Kalau ekonomi kita semakin bangkrut, maka gerakan sosial sangat berpotensi untuk terakumulasi, dan termanifestasi menjadi besar," ucapnya.

Namun tidak menutup kemungkinan, menurutnya, gerakan sosial akan mencari jalan perubahan tanpa menunggu krisis ekonomi, tapi dari kemampuan aktor-aktor di masyarakat sipil untuk mengkonsolidasikan gerakan.

"Tentunya dengan menghadirkan satu wacana yang bisa memungkinkan elemen-elemen masyarakat sipil yang terfragmentasi menjadi bersatu dan kemudian bergerak bersama," demikian Wijayanto.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

UPDATE

PBB Harus Bertindak Usai TNI Gugur dalam Serangan Israel

Senin, 30 Maret 2026 | 16:08

Apel Perdana Pasca Lebaran, Sekjen DPD Minta Kinerja Pegawai Dipercepat

Senin, 30 Maret 2026 | 16:06

Prajurit TNI Gugur di Lebanon, DPR: Ini Menyakitkan

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Penerbangan Langsung Tiongkok-Korut Kembali Dibuka Setelah Vakum Enam Tahun

Senin, 30 Maret 2026 | 16:04

Cak Imin Kritik Cara Pandang Aparat dalam Kasus Amsal Sitepu

Senin, 30 Maret 2026 | 16:01

Pemprov DKI Segera Susun Aturan Turunan PP Tunas

Senin, 30 Maret 2026 | 15:53

Lebaran Selesai, Kemenkop Gaspol Operasionalisasi Kopdes Merah Putih

Senin, 30 Maret 2026 | 15:45

Komisi II Kulik Proker hingga Renstra KPU-Bawaslu-DKPP

Senin, 30 Maret 2026 | 15:40

Target Pengesahan RUU Hukum Acara Perdata Masih Abu-Abu

Senin, 30 Maret 2026 | 15:31

Wamenhaj RI Bahas Antisipasi Biaya dan Logistik Haji 2026 dengan Arab Saudi

Senin, 30 Maret 2026 | 15:29

Selengkapnya