Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Didik Mukrianto, mengingatkan potensi ancaman resesi bagi Indonesia jika konflik perang antara Amerika Serikat–Israel melawan Iran berlangsung berkepanjangan dan eskalasinya meluas.
Menurut Didik, Indonesia berpotensi mengalami tekanan ekonomi serius apabila perang tersebut mengganggu pasokan minyak global secara signifikan.
“Resesi didefinisikan sebagai penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) selama dua kuartal berturut-turut, disertai kontraksi ekonomi luas seperti inflasi tinggi, pengangguran naik, dan penurunan daya beli,” ujar Didik lewat akun X miliknya, dikutip Minggu, 8 Maret 2026.
Ia menjelaskan, perkembangan terkini menunjukkan konflik tersebut telah memicu lonjakan harga minyak dunia. Harga minyak Brent sempat melonjak mendekati 93 dolar AS per barel pada awal Maret, dan kini berfluktuasi di kisaran 80 hingga 92 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang ditetapkan 70 dolar AS per barel.
Situasi ini dinilai berisiko bagi Indonesia yang masih berstatus net importer minyak, sehingga rentan terhadap guncangan energi global.
Didik memaparkan sejumlah faktor yang dapat memicu risiko resesi, antara lain lonjakan harga minyak dan gangguan pasokan energi, inflasi tinggi yang menekan daya beli masyarakat, tekanan terhadap kebijakan fiskal dan moneter, hingga potensi resesi global yang dapat menyeret perekonomian Indonesia.
Ia menilai salah satu skenario yang paling dikhawatirkan adalah jika terjadi gangguan di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar 20–30 persen pasokan minyak dunia. Jika Iran menutup atau mengganggu jalur tersebut, harga minyak Brent bisa melonjak tajam.
“Jika harga bertahan di atas 90 sampai 100 dolar AS per barel atau bahkan tembus 130 hingga 150 dolar AS dalam skenario eskalasi penuh, beban subsidi energi bisa membengkak drastis,” jelasnya.
Didik menambahkan, setiap kenaikan 1 dolar AS per barel di atas asumsi APBN berpotensi menambah defisit anggaran sekitar Rp6,8 hingga Rp10 triliun. Dalam kondisi ekstrem, beban subsidi bahan bakar minyak dapat membengkak hingga ratusan triliun rupiah dan berpotensi mendorong defisit APBN melewati batas 3 persen dari PDB.
Kenaikan harga minyak juga akan berdampak langsung pada biaya transportasi, distribusi barang, dan harga pangan. Hal ini berpotensi mendorong inflasi naik sekitar 0,2 hingga 0,5 persen atau lebih, yang pada akhirnya menekan konsumsi rumah tangga—komponen yang menyumbang sekitar 55 persen PDB Indonesia.
Akibatnya, daya beli masyarakat dapat menurun, usaha kecil dan menengah menghadapi kesulitan, serta risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi meningkat.
Dalam kondisi tekanan fiskal dan moneter, pemerintah dinilai harus bersiap menghitung ulang APBN, termasuk melalui opsi pemangkasan belanja, penyesuaian subsidi, hingga diversifikasi sumber impor minyak, misalnya dari Amerika Serikat. Namun jika defisit melebar tajam, ruang fiskal akan semakin sempit.
Di sisi lain, Bank Indonesia kemungkinan harus menaikkan suku bunga untuk menjaga stabilitas rupiah jika terjadi pelemahan hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS, meskipun langkah ini berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Didik juga mengingatkan bahwa perang yang berkepanjangan dapat memicu resesi global jika pasokan energi terganggu dalam waktu lama. Dengan ketergantungan pada ekspor komoditas dan impor energi, Indonesia berpotensi ikut terdampak melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi, tertahannya investasi, hingga tekanan terhadap pasar saham.
Meski demikian, ia menilai resesi tidak akan langsung terjadi apabila konflik segera mereda. Pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga stabilitas ekonomi, antara lain melalui cadangan BBM yang dinilai cukup untuk sekitar 20 hari serta upaya diversifikasi impor energi.
Namun jika konflik berlangsung lama tanpa resolusi dan harga minyak tetap tinggi, kontraksi ekonomi berpotensi muncul sehingga pertumbuhan PDB triwulanan bisa menjadi negatif dan memenuhi definisi teknis resesi.
Didik bahkan mengingatkan bahwa dampaknya bisa lebih berat dibanding masa pandemi Covid-19 apabila konflik berlangsung dalam jangka panjang dan harga energi tinggi bertahan lebih dari enam bulan, bahkan berpotensi memicu resesi regional di kawasan ASEAN.
Saat ini pemerintah menegaskan harga BBM subsidi masih tetap, yakni Pertalite Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter, serta stok BBM dinyatakan aman. Namun menurut Didik, tanpa penyesuaian kebijakan yang kuat seperti efisiensi subsidi, percepatan energi terbarukan, dan penghematan anggaran, risiko resesi dapat meningkat.
Secara keseluruhan, Didik menilai potensi resesi paling realistis dapat muncul pada pertengahan hingga akhir 2026 jika konflik tidak segera berakhir.
“Alhamdulillah sejauh ini mestinya Indonesia masih punya ruang mitigasi dengan cadangan devisa yang kuat dan respons kebijakan yang cepat. Tetapi yang perlu diwaspadai, ketahanan ekonomi kita sangat bergantung pada durasi perang ini,” pungkasnya.
