Berita

Pengamat intelijen dan militer Susaningtyas NH Kertopati. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Pengamat:

Indonesia Jangan Kehilangan Marwah Politik Luar Negeri Bebas Aktif

MINGGU, 08 MARET 2026 | 06:08 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Arah politik luar negeri Indonesia terus menuai sorotan usai Presiden Prabowo Subianto memutuskan bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang merupakan inisiatif Presiden Amerika Serikat Donald Trump. 

“Kita jangan kehilangan marwah sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas artinya tidak memihak atau non-blok. Indonesia tidak terikat pada pakta militer atau memihak blok kekuatan besar tertentu,” kata pengamat intelijen dan militer Susaningtyas NH Kertopati dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Sabtu malam, 7 Maret 2026.

Lanjut dia, Indonesia harus berdaulat dalam menentukan sikap dan kebijakan sendiri terhadap permasalahan internasional tanpa intervensi.


Nuning akrab disapa kemudian mengulas makna ‘aktif’ yang menurutnya berarti Indonesia harus berperan dalam perdamaian. 

“Indonesia tidak bersikap pasif atau netral. Sebaliknya, Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, meredakan konflik, dan menjalin kerja sama internasional. Ini diwujudkan melalui misi perdamaian PBB,” jelasnya.
 
Maka dari itu, mantan Anggota Komisi DPR ini menyebut peran Indonesia harus jelas dalam konflik AS-Israel vs Iran. 

“Bisa saja pemerintah Indonesia mengambil peran sebagai mediator aktif (honest broker) yang netral, fokus pada de-eskalasi, dan mengutamakan diplomasi kemanusiaan. Tetapi kita juga harus tepat menempatkan diri agar tidak berdampak negatif bagi Indonesia,” imbuhnya.
 
“Dalam diplomasi, Indonesia perlu berperan aktif di PBB untuk menghentikan perang dan mencegah dampak konflik yang lebih luas, termasuk potensi kenaikan harga energi,” pungkas Nuning.
 

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya