Berita

Ketua MPP PKS Mulyanto (Foto: Dokumen Fraksi PKS)

Politik

PKS Minta Pemerintah Hindari Kenaikan Harga BBM Langsung

KAMIS, 05 MARET 2026 | 10:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di kawasan strategis energi global diperkirakan akan menekan struktur APBN secara signifikan.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, meminta pemerintah tidak langsung menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagai solusi cepat.

Menurut Anggota Komisi Energi DPR RI periode 2019-2024 ini, kebijakan kenaikan harga BBM memang bisa menahan pelebaran defisit, tetapi dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat akan langsung terasa, berisiko memperlambat pertumbuhan ekonomi.


“Kenaikan harga BBM memiliki efek berantai terhadap harga pangan, transportasi, dan biaya produksi. Tekanan ini pada akhirnya membebani rumah tangga kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah yang saat ini masih dalam proses pemulihan ekonomi,” ujar Mulyanto kepada wartawan, Kamis, 5 Maret 2026.

Ia menambahkan, tanpa penyesuaian anggaran, kenaikan harga minyak berpotensi mendorong defisit anggaran melampaui batas 3 persen PDB, sesuai batas UU. Namun, solusi atas tekanan tersebut tidak harus dibebankan langsung kepada masyarakat melalui kenaikan harga energi.

Mulyanto menekankan pemerintah perlu mengoptimalkan atau merasionalisasi belanja negara yang tidak prioritas, menjadwal ulang proyek dengan urgensi rendah, serta meningkatkan ketepatan sasaran subsidi. Langkah ini dianggap lebih adil dan tetap menjaga disiplin fiskal tanpa menciptakan guncangan sosial.

“Optimalisasi penerimaan dan kontribusi BUMN energi yang menuai windfall profit harus menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan APBN di tengah volatilitas global,” tegas politisi senior PKS ini.

Ia menambahkan, menjaga kredibilitas fiskal tetap penting, termasuk dalam pengawasan lembaga pemeringkat seperti Fitch Ratings dan Moody’s. Namun, kredibilitas tersebut harus dicapai tanpa mengorbankan stabilitas sosial dan daya beli rakyat.

Mulyanto meminta pemerintah menyampaikan secara terbuka simulasi dampak harga minyak tinggi terhadap APBN serta peta jalan penyesuaian belanja negara.

“Transparansi dan keberanian melakukan reformasi belanja adalah langkah yang lebih bijak dibanding mengambil jalan pintas berupa kenaikan harga BBM,” pungkasnya.

Untuk diketahui, harga minyak Brent telah naik dari 70 Dolar AS ke 83 Dolar AS per barel. Jika harga minyak dunia naik ke kisaran 90-100 Dolar AS per barel, jauh di atas asumsi ICP APBN 2026 sebesar 70 Dolar AS per barel, beban subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat tajam.

Bila setiap kenaikan 1 Dolar AS memicu menaikkan beban fiskal sekitar Rp3-4 triliun, maka bila harga minyak menyentuh 100 Dolar AS per barel dalam waktu lama, beban fiskal tambahan diperkirakan mencapai Rp120 triliun, cukup besar untuk mendorong defisit anggaran melampaui batas 3 persen PDB.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

IPB Job Fair 2026 Perluas Peluang Kerja dan Bantu Dunia Industri

Senin, 23 November 2026 | 04:18

Oleh-oleh dari Turki, 13.500 Hektare Mangrove dan Lamun Siap Direstorasi

Senin, 23 November 2026 | 03:57

Mobil Mewah para Kader Gerindra Disorot Warganet

Senin, 23 November 2026 | 03:30

Kenaikan Suku Bunga BI Bisa Ancam Visi Asta Cita Prabowo

Senin, 23 November 2026 | 03:08

Maung Bandung Bungkam Bali United Lewat 3 Menit Mematikan

Senin, 23 November 2026 | 02:42

Ketika Negara Didesak Mengatur Perkara Sadap-Menyadap

Senin, 23 November 2026 | 02:24

Panglima TNI Membidik

Senin, 23 November 2026 | 01:59

BGN Evaluasi Dapur MBG yang Tidak Sesuai Standar, Operasional Siap-siap Disetop!

Senin, 23 November 2026 | 01:31

Partai Politik dan Rusaknya Negara

Senin, 23 November 2026 | 01:01

Demonstrasi Drone dan RCWS yang Memukau di Bumi Marinir Cilandak

Senin, 23 November 2026 | 00:39

Selengkapnya