Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para elite politik dan presiden terdahulu. (Foto: Setneg)
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para elite politik dan presiden terdahulu dalam momentum Ramadan dinilai tidak sekadar ajang silaturahmi biasa.
Menurut Pengamat politik Nurul Fatta, pertemuan tersebut memang berada dalam konteks silaturahmi, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
“Karena momentum keagamaan sering kali menjadi ruang yang cukup cair untuk membangun komunikasi di antara elite politik. Namun, jika kita tarik lebih jauh, ini bukan sesuatu yang baru dilakukan Presiden,” ujar Nurul Fatta kepada RMOL, Rabu, 4 Maret 2026.
Ia menilai, sejak terpilih sebagai presiden, Prabowo cenderung mengedepankan pendekatan komunikasi langsung dengan mengumpulkan para ketua umum partai dan tokoh politik, termasuk saat menghadapi tekanan demonstrasi pada Agustus lalu.
“Ini tampak menjadi ciri khas gaya kepemimpinannya saat ini. Presiden mungkin tidak ingin membiarkan isu-isu berkembang liar, ia memilih mempertemukan para pemangku kepentingan dalam satu forum komunikasi. Apalagi di bulan Ramadan, serasa teduh melihat tokoh-tokoh politik saling berkumpul,” jelasnya.
Dalam konteks yang lebih luas, Fatta menilai langkah tersebut juga berkaitan dengan tantangan global yang tengah dihadapi Indonesia, mulai dari konflik di Timur Tengah hingga rivalitas kekuatan besar dunia yang berdampak pada ekonomi global.
“Misal konflik di Timur Tengah, rivalitas kekuatan besar, serta dampaknya terhadap ekonomi dunia tentu menuntut kehati-hatian dalam menentukan posisi. Di sinilah pengalaman para presiden, wakil presiden, maupun menteri luar negeri sebelumnya menjadi relevan. Pengalaman mereka dalam menghadapi krisis global bisa menjadi sumber pertimbangan strategis presiden,” paparnya.
Ia juga menyinggung kritik yang sempat dilontarkan sejumlah tokoh, termasuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terkait sikap pemerintah dalam menyikapi konflik Timur Tengah.
“Ya barangkali, kritik-kritik yang dilontarkan tokoh publik jika dibiarkan tanpa ruang dialog bisa berkembang menjadi opini publik yang liar. Dengan mengumpulkan para tokoh, presiden seolah ingin memastikan bahwa perbedaan pandangan tetap berada dalam koridor komunikasi, bukan lagi terpolarisasi,” pungkasnya.
