Deklarasi Kornas Presidium Pemuda Timur dukung Polri tetap di bawah presiden yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa, 3 Maret 2026. (Foto: Dokumentasi Sandri Rumanama)
Kornas Presidium Pemuda Timur menegaskan dukungannya agar Polri tetap berada di bawah Presiden secara struktural dan organisatoris.
Sikap tersebut disampaikan dalam agenda deklarasi yang digelar di Jakarta Selatan, Selasa, 3 Maret 2026.
Perwakilan Kornas Presidium Pemuda Timur, Sandri Rumanama, menyatakan dukungan itu didasarkan pada sejumlah pertimbangan mendasar.
“Yang pastinya kami dari Pemuda Indonesia Timur berharap dan menyampaikan pernyataan sikap kami, kami mendukung penuh Polri secara struktural dan organisasi tetap di bawah Presiden, tentu dengan alasan-alasan tertentu,” ujar Sandri.
Ia menjelaskan, alasan pertama adalah untuk mempermudah garis komando. Kedua, agar proses penegakan hukum tidak berbelit-belit. Ketiga, menjaga independensi penegakan hukum sebagaimana amanat reformasi yang selama ini dijaga bersama.
“Karena menurut pertimbangan kami ini adalah amanat reformasi yang kita jaga bersama. Melemahkan institusi penegakan hukum tentu artinya melemahkan bangsa itu sendiri,” tegasnya.
Terkait berbagai framing negatif terhadap Polri, Sandri menilai hal tersebut tidak perlu dilawan secara reaktif. Ia menyebut setiap lembaga negara memiliki sisi positif dan negatif yang tidak bisa dimungkiri.
“Kalau Polri salah ya kita kritisi. Kalau menurut kami kerjanya tidak sesuai prosedural undang-undang dan tidak baik di mata publik, kita kritisi. Kami tidak membela secara mutlak,” jelasnya.
Namun, ia menegaskan pihaknya menolak jika secara struktural Polri digiring ke ranah politik praktis. Menurutnya, wacana menempatkan Polri di bawah kementerian terlalu politis dan berpotensi mengaburkan prinsip ketatanegaraan.
“Relasinya Polri dan Presiden adalah relasi konstitusional, bukan relasi politis. Jadi kalau Polri dianggap buruk di mata masyarakat ya kita kritisi agar memperbaiki diri, bukan malah melemahkan institusinya,” ujarnya.
Sandri juga menyoroti peran Polri di kawasan Indonesia Timur. Ia menilai institusi tersebut termasuk yang paling tanggap dan cepat dalam merespons persoalan di wilayah dengan tingkat konflik horizontal yang relatif tinggi.
Ia menyebut konflik antar kampung, antar desa, hingga konflik keyakinan yang pernah menelan banyak korban jiwa menjadi bagian dari dinamika di kawasan tersebut. Dalam situasi itu, Polri dinilai konsisten hadir di tengah masyarakat.
“Kalau melemahkan institusi ini sama dengan melemahkan sendi-sendi bangsa dan negara,” pungkasnya.
