42 Jembatan di Jabar Terancam Roboh

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berhitung skala prioritas infrastruktur yang bisa dibiayai jika rencana pinjaman daerah Rp2 triliun direalisasikan pada 2026. Salah satu sektor yang disorot adalah jembatan milik Pemprov Jawa Barat (Jabar).

Berdasarkan laporan Bappeda Jabar, kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan penggantian jembatan provinsi mencapai Rp395 miliar. Data Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Jabar mencatat terdapat 1.381 jembatan milik Pemprov yang tersebar di berbagai ruas.

"Dari 1.381 jembatan provinsi, ada berapa jembatan yang harus diganti? Kalau tidak diganti akan roboh karena umur jembatan," kata KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi, dikutip, Selasa 3 Maret 2026.

Kepala DBMPR Jabar Agung Wahyudi mengungkapkan, saat ini terdapat 42 jembatan yang berisiko roboh apabila tidak segera ditangani. Meski sebagian besar lainnya diklaim dalam kondisi aman, angka tersebut tetap menjadi sorotan.

Menurut KDM, menumpuknya jembatan rusak tidak lepas dari minimnya pembangunan dan pemeliharaan dalam lima tahun terakhir. Ia menyebut praktis tidak ada pembangunan jembatan signifikan dalam periode tersebut.

"Jadi selama lima tahun tidak ada pembangunan jembatan, yang ada hanya pembangunan jembatan Sodongkopo Jaya Perkasa (Pangandaran), itu pun tertunda setahun, baru dilanjutkan sekarang," kata KDM seperti dilansir dari RMOLJabar.

KDM memastikan, perbaikan dan pembangunan 42 jembatan berisiko itu akan dibahas bersama DPRD Jabar, termasuk kemungkinan pembiayaannya melalui skema pinjaman daerah.

Sebelumnya, Agung Wahyudi menyampaikan dari total 1.318 unit jembatan milik Pemprov, sebanyak 1.123 unit dalam kondisi mantap. DBMPR, kata dia, tetap memprioritaskan peningkatan kualitas jalan dan jembatan sebagai bagian dari pelayanan publik.

"Kami bekerja memastikan setiap ruas jalan provinsi dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, dunia usaha, dan konektivitas antarwilayah," pungkas Agung.