Berita

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi. (Foto: Dokumen pribadi)

Politik

Selat Hormuz Ditutup, Komisi I DPR Ingatkan Harga Minyak Bisa Berdampak bagi Indonesia

SELASA, 03 MARET 2026 | 11:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah yang berujung pada penutupan Selat Hormuz, menjadi sorotan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi. 

Okta menilai, kondisi tersebut berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap harga minyak dunia dan stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Sebab, selat Hormuz merupakan salah satu jalur distribusi energi paling strategis di dunia.

Selat Hormuz selama ini menjadi jalur utama distribusi sekitar 20 persen pasokan minyak dunia. Gangguan terhadap jalur tersebut berisiko mendorong kenaikan harga minyak global akibat terganggunya rantai pasok energi.


“Kenaikan harga minyak dunia tentu akan berdampak pada negara pengimpor minyak seperti Indonesia. Selain itu, terganggunya jalur pelayaran di kawasan tersebut juga berpotensi memengaruhi arus ekspor dan impor Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kawasan Timur Tengah dan sekitarnya,” ujar Okta kepada wartawan, Selasa, 3 Maret 2026.

Lebih lanjut, Okta meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah antisipatif dengan mencari alternatif sumber pasokan minyak di luar kawasan Timur Tengah. Meskipun pemerintah telah menyampaikan bahwa stok minyak nasional dalam kondisi aman untuk sekitar 20 hari ke depan, ia menekankan pentingnya langkah cepat dan strategis.

“Kita tidak boleh menunggu hingga situasi memburuk. Diversifikasi sumber pasokan minyak menjadi keharusan agar ketahanan energi nasional tetap terjaga dan tidak menimbulkan dampak lanjutan pada sektor lain,” tegasnya.

Okta juga mengingatkan bahwa harga minyak dunia merupakan faktor fundamental yang sangat memengaruhi perekonomian nasional. Jika harga minyak dunia terus meningkat, maka tekanan terhadap harga BBM dalam negeri akan semakin besar.

“Apabila harga BBM naik, maka potensi kenaikan harga barang dan jasa lainnya juga bisa terjadi. Hal ini dapat memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat. Karena itu, stabilitas harga energi harus menjadi prioritas,” jelas Legislator PAN ini.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam merespons situasi ini. Semua kementrian dan lembaga terkair harus bergerak dalam satu komando kebijakan agar langkah mitigasi berjalan efektif dan terukur.

“Koordinasi yang solid dan respons cepat antar kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk memastikan pasokan energi aman, harga tetap terkendali, serta stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga,” ujarnya.

Okta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik dalam menyikapi situasi global saat ini. Ia meyakini pemerintah akan mengambil langkah yang tepat dan terukur.

“Saya mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpancing spekulasi. Saya percaya pemerintahan Presiden Prabowo akan mengambil langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan energi nasional agar dampak yang dikhawatirkan tidak terjadi,” tutupnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya