Ketegangan geopolitik di Timur Tengah menyusul serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran memunculkan kekhawatiran serius terhadap stabilitas ekonomi global. Penutupan Selat Hormus menjadi sorotan utama karena jalur tersebut merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.
Pengamat Ekonomi INDEF, Muhammad Rizal Taufikurrahman, menilai dampak awal yang paling terasa adalah risiko gangguan pasokan minyak global yang berujung pada lonjakan harga.
“Yang paling utama adalah risiko gangguan pasokan minyak. Iran berada di Teluk Persia, sangat dekat dengan Selat Hormus, yaitu jalur sekitar seperlima perdagangan minyak dunia,” ujar Rizal dalam wawancara di sebuah podcast, dikutip redaksi di Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.
Menurutnya, kenaikan harga minyak tidak semata karena pasokan sudah berhenti, melainkan akibat meningkatnya risk premium karena ketidakpastian geopolitik.
“Risikonya, harga minyak akan naik. Bukan semata-mata karena pasokan sudah berhenti, tetapi karena munculnya *risk premium* akibat ketidakpastian geopolitik,” tegasnya.
Bagi Indonesia, situasinya menjadi lebih kompleks. Rizal mengingatkan bahwa Indonesia masih berstatus sebagai net importer energi. Ketergantungan pada impor minyak mentah dan BBM membuat ekonomi domestik rentan terhadap lonjakan harga global.
“Jika harga minyak melampaui asumsi dalam APBN, maka beban fiskal akan meningkat. Biaya impor energi naik, subsidi dan kompensasi energi berpotensi membengkak, sehingga menekan ruang fiskal pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, dampaknya tidak berhenti pada harga energi. Efek rambatannya akan mendorong inflasi lebih luas.
“Minyak menjadi pemicu awal, tetapi efeknya meluas ke BBM, transportasi, biaya logistik pangan, pupuk, hingga produk petrokimia. Tekanan inflasi dan ekspektasi inflasi akan meningkat,” kata Rizal.
Ia mengingatkan adanya risiko imported inflation, terutama menjelang Ramadan ketika harga pangan memang cenderung naik secara musiman.
“Kombinasi faktor musiman dan kenaikan energi inilah yang perlu diantisipasi pemerintah secara cepat,” ujarnya.
Selain inflasi, Rizal juga menyoroti potensi gejolak di pasar keuangan. Dalam situasi konflik geopolitik, investor global biasanya masuk ke mode risk off.
“Investor cenderung beralih ke Dolar AS, sehingga mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah, berpotensi melemah,” jelasnya.
Kondisi tersebut berpotensi memicu kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN), meningkatkan volatilitas IHSG, dan mempermahal biaya pembiayaan korporasi.
“Dalam kondisi seperti ini, otoritas moneter akan lebih fokus menjaga stabilitas Rupiah daripada menurunkan suku bunga. Konflik Timur Tengah bisa menunda pelonggaran suku bunga domestik,” tegas Rizal.
Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada investor asing di pasar obligasi menjadi risiko tambahan ketika terjadi gejolak global.
Rizal menekankan pentingnya respons cepat dan terukur dari pemerintah dan otoritas moneter. Menurutnya, pemerintah harus memastikan lonjakan harga minyak tidak langsung berubah menjadi lonjakan beban APBN.
Ia pun menyarankan pengendalian konsumsi energi dan penajaman subsidi agar lebih tepat sasaran. Selain itu, optimalisasi energi alternatif dan penguatan kebijakan blending biodiesel dinilai penting untuk menekan impor solar.
Dari sisi moneter, ia mendorong stabilisasi Rupiah melalui intervensi pasar valas, operasi moneter di pasar obligasi, serta penguatan cadangan devisa. Ketergantungan pembiayaan dari investor asing juga perlu dikurangi, dengan memperbesar basis investor domestik untuk SBN dan menjaga kredibilitas fiskal,
Transmisi dampak konflik ini relatif cepat dirasakan Indonesia karena bekerja melalui harga energi dan pasar keuangan.
“Ketika eskalasi meningkatkan risk premium minyak, harga energi global naik. Sebagai net importer, Indonesia langsung menghadapi kenaikan biaya impor BBM dan minyak mentah,” jelasnya.
Efek lanjutannya, menurut dia, akan terasa pada kenaikan biaya transportasi, logistik, hingga harga pangan.
Dengan berbagai risiko tersebut, pemerintah dituntut menjaga stabilitas harga dan pasar keuangan secara simultan, agar dampak perang di Timur Tengah tidak berkembang menjadi tekanan ekonomi yang lebih luas di dalam negeri.
