PRESIDEN Prabowo Subianto tidak memberikan pernyataan tanggapan pada aksi agresi militer AS dan Israel ke Iran berikut aksi pembunuhan politik mereka terhadap pemimpin spiritual Iran Ayatollah Ali Khamenei baru-baru ini, terasa mengguncang pemahaman publik tentang politik luar negeri bebas aktif sekaligus standing politik kita terhadap AS maupun Israel.
Begitu beratnya, Indonesia negara pendiri non blok dan pelaksana politik bebas aktif mengutuk aksi militer AS dan Israel pada Iran dan sekaligus menyampaikan turut berduka?
Belakangan ini tampak ada komunikasi yang hilang dan menjadi pesan yang buruk.
Sementara, masyarakat teringat ucapan Presiden Prabowo September tahun lalu bahwa perdamaian di Palestina dapat tercapai, bila Palestina memberikan jaminan keamanan bagi Israel. Pernyataan yang cukup mengagetkan walaupun mungkin bisa dipahami.
Di tengah proses menjadi anggota Board of Peace (BoP) dan dari peristiwa penculikan Presiden Maduro hingga aksi militer AS dan Israel terhadap Iran, bahkan di awal bulan suci Ramadhan ini pun, tak membuat Presiden Prabowo terusik untuk membuat pernyataan keras atas peristiwa pelanggaran Piagam PBB dan hukum internasional ini.
Tak ada pernyataan yang tegas yang diharapkan Iran maupun mayoritas rakyat kita, Indonesia turut berani mengutuk aksi militer sepihak AS dan Israel terhadap Iran. Sebagai anggota OKI pun, standing politik Indonesia terasa kosong, tak ada nyawanya, merosot ke titik paling rendah.
Lebih jauh, tak ada pernyataan turut berduka atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran, sekalipun Menhan RI mengirim karangan bunga ke kedutaan besar Iran di Jakarta.
Sementara lucunya, Duta Besar RI di Tehran membuat pernyataan aneh menjelaskan bahwa "Iran diserang negara asing", tanpa berani merujuk fakta yang menyatakan bahwa AS dan Israel melakukan agresi militer dan pelanggaran hukum internasional terhadap Iran.
Pemerintah RI mati langkah, tak berkutik, sikap politik bebas aktif seolah terkunci, terkurung kendali AS.
Pernyataan Dubes RI Tehran menjadi contoh buruk kebingungan, kagok dan salah tingkah masuk ke dalam BoP yang ternyata mengikat kebebasan kita.
Namun tiba-tiba muncul puluhan berita di media sosial, tawaran Presiden Prabowo untuk menjadi mediator konflik berikut tanggapan Duta Besar Iran di Jakarta menyambut baik meskipun mengharapkan Indonesia mengutuk tindakan AS dan Israel.
Dan Presiden RI tampaknya tidak akan memberikan pernyataan seperti itu. Walaupun Indonesia bersahabat dengan Iran.
Begitu pula tidak mungkin Presiden Prabowo menjadi mediator karena kita tidak mengakui eksistensi negara Israel dan tidak membuka hubungan diplomatik. Oleh sebab itu gagasan ini terlalu mengada ada.
Tidak hanya Rocky Gerung, Dino Patti Djalal, Prof Hikmahanto dan Jaringan Alumni Timur Tengah (JATTI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), mendesak kita keluar dari BoP, karena tanpa Palestina sebagai partisipan dan selanjutnya juga tindakan AS dan Israel terhadap Iran membuktikan sekali lagi bahwa tujuan AS dan Israel disini bukan untuk perdamaian.
Seperti keinginan melenyapkan warga Gaza, menjadikan Gaza ditepibaratkan, dan membuat Iran, negara yang lumpuh sekaligus tak berdaya secara militer. Itu semua bagian dari struktur besar geopolitik Timur Tengah yang ingin dikendalikan AS dan Israel.
Indonesia di kubu AS saat ini tidak saja menjadikan dilema, tapi juga kehilangan standing bebas aktif untuk menyuarakan perdamaian, kemerdekaan Palestina, tetap sebagai pendiri gerakan negara non blok dan spirit Bandung.
Bergabung di bawah kendali Trump dan Israel ini, panggilan amanat Preambule UUD 1945 praktis dibenturkan pada 20 butir perdamaian, yang dimulai dari proses deradikalisasi dan demiliterisasi Hamas, namun kemerdekaan Palestina nya tidak disebutkan sama sekali. Proses akhirnya adalah rekonstruksi Gaza, tanpa jadwal operasional timeline untuk kemerdekaan Palestina
Kembalikan Bebas AktifIndonesia dalam BoP akan terjebak menjadi wakil negara muslim terbesar, tinggal terima jadi menunggu proses awal deradikalisasi dan demiliterisasi Hamas sebagai prasyarat gencatan di Gaza karena sejak awal Hamas bukan dianggap victim dan perlawanan atas penjajahan Israel, dan tetapi sebagai pelaku teror. Fakta dan narasi sudah diputarbalikkan sejak awal.
Di sini agak menyedihkan karena Indonesia tidak bisa memberikan pembelaan apa pun pada posisi komunitas pejuang Gaza.
Sementara AS dan Israel berpegang pada skenario zionis untuk menjustifikasi peristiwa 7 Oktober 2023 sebagai titik awal teror.
Indonesia dalam BoP tidak akan bisa berbuat apa-apa, tidak ada kemampuan koreksional, tidak bisa mengatakan bahwa warga Gaza dan pejuang Hamas adalah victim atas penjajahan Israel.
Situasi demikian itu seharusnya membuat Indonesia semakin peduli dan tidak merasa sangat happy hanya karena diizinkan berpartisipasi mengirimkan pasukan TNI.
Pengaturan detail pasukan dan tugas TNI sebagai wakil komandan dalam misi ISF jangan sampai menjebak kita hanya sebagai negara pengirim pasukan dan melupakan misi suci nya untuk kemerdekaan Palestina, bukan misi finalnya rekonstruksi Gaza.
Respons Presiden Prabowo pasca menjadi anggota blok BOP, terhadap kasus Iran maupun kemerdekaan Palestina perlahan kelihatan tergerus bergeser meninggalkan politik luar negeri bebas aktif. Situasi demikian tidak bisa dibiarkan berlarut seolah tidak ada peristiwa penting yang terjadi.
Presiden Prabowo pada saat ini akan berpikir dua kali atau bahkan menolak untuk mundur dari anggota BOP atau tetap tidak memberikan opini yang mengkritisi aksi brutal AS dan Israel.
Di tengah sikap itu, peristiwa di medan laga dan eskalasi perang AS dan Israel, dan mungkin Inggris bergabung turut menggempur Iran, ada satu titik paling krusial bagi publik disini adalah pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif dan sebagai founding fathers Gerakan Non Blok.
Dinamika tarikan eksternal membutuhkan kecerdasan kelihaian penyesuaian internal, namun bukan berarti menggantikan prinsip dasar dan filosofi bebas dan aktif.
Daniel Novotny pada tahun 2015 pernah melakukan studi tentang orientasi ekonomi politik elite Indonesia yang terbelah dalam kubu pro China dan pro AS.
Satu dasawarsa dari studi Dan Novotny yang relevan, sekalipun orientasi bisa terbelah, politik luar negeri bebas aktif tidak bisa ditukartransaksikan dengan sikap pro-AS dan pro-Israel tanpa kemerdekaan Palestina.
Tidak boleh ada sikap pro AS karena Trump menghalangi kemerdekaan Palestina melalui veto dan pasokan senjata -- sekalipun melalui BOP ingin merekonstruksi Gaza maupun bersimpati pada Netanyahu dan kelompok sayap kanan ekstrim Ben Gvir dan Smotrich Israel yang jelas menolak solusi dua negara.
Harus diingat bahwa bagi Zionis ekstrim kanan, memberikan jaminan keamanan pada Israel itu berarti tidak ada negara Palestina yang merdeka berdiri koeksis dengan Israel. Itu yang dimaksud memberi jaminan keamanan bagi Israel.
PLE Priatna
Diplomat, Direktur Informasi dan Media Kemlu (2011-2013), Alumnus FISIP UI dan Monash Univ, Melbourne, Australia.
