Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR F-PKS, Sukamta (Foto: Dokumen Fraksi PKS)

Politik

Komisi I DPR Dukung Peran Prabowo sebagai Mediator Konflik Iran-Israel dan AS

SENIN, 02 MARET 2026 | 12:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komunitas internasional diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan agresi Israel yang didukung Amerika Serikat terhadap Iran demi menjaga stabilitas kawasan. 

Tanpa upaya deeskalasi, Timur Tengah dikhawatirkan terjerumus ke dalam konflik yang lebih luas dan memperparah penderitaan masyarakat sipil.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menyatakan dukungannya terhadap kesiapan Presiden Prabowo Subianto apabila diminta berperan sebagai mediator antara Iran dan Israel yang didukung Amerika Serikat (AS).


Menurut Sukamta, Presiden Prabowo memiliki kapasitas komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemimpin AS maupun Iran, sehingga peluang mediasi patut didukung. Ia menilai langkah tersebut merupakan wujud implementasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

“Sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan Trump dan Iran, Saya kira patut kita dukung upaya presiden tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Senin, 2 Maret 2026. 

Menurut wakil rakyat dari Yogyakarta ini, langkah yang akan diambil Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan implementasi politik bebas aktif yang dianut Indonesia. 

“Ini juga bagian dari realisasi amanat konstitusi menjaga perdamaian dunia secara aktif. Walaupun kita tahu situasinya sangat sulit, semua upaya positif dan konstruktif patut ditempuh,” pungkas Sukamta.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan kesiapan Presiden Prabowo untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kondisi keamanan yang kondusif. Jika disetujui oleh kedua belah pihak, Presiden Indonesia disebut bersedia bertolak ke Teheran guna menjalankan misi mediasi.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya