Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR F-PKS, Sukamta (Foto: Dokumen Fraksi PKS)

Politik

Komisi I DPR Dukung Peran Prabowo sebagai Mediator Konflik Iran-Israel dan AS

SENIN, 02 MARET 2026 | 12:25 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komunitas internasional diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menghentikan agresi Israel yang didukung Amerika Serikat terhadap Iran demi menjaga stabilitas kawasan. 

Tanpa upaya deeskalasi, Timur Tengah dikhawatirkan terjerumus ke dalam konflik yang lebih luas dan memperparah penderitaan masyarakat sipil.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menyatakan dukungannya terhadap kesiapan Presiden Prabowo Subianto apabila diminta berperan sebagai mediator antara Iran dan Israel yang didukung Amerika Serikat (AS).


Menurut Sukamta, Presiden Prabowo memiliki kapasitas komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pemimpin AS maupun Iran, sehingga peluang mediasi patut didukung. Ia menilai langkah tersebut merupakan wujud implementasi politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

“Sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan Trump dan Iran, Saya kira patut kita dukung upaya presiden tersebut,” ujarnya kepada wartawan, Senin, 2 Maret 2026. 

Menurut wakil rakyat dari Yogyakarta ini, langkah yang akan diambil Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan implementasi politik bebas aktif yang dianut Indonesia. 

“Ini juga bagian dari realisasi amanat konstitusi menjaga perdamaian dunia secara aktif. Walaupun kita tahu situasinya sangat sulit, semua upaya positif dan konstruktif patut ditempuh,” pungkas Sukamta.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyatakan kesiapan Presiden Prabowo untuk memfasilitasi dialog demi terciptanya kondisi keamanan yang kondusif. Jika disetujui oleh kedua belah pihak, Presiden Indonesia disebut bersedia bertolak ke Teheran guna menjalankan misi mediasi.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya