Ketua MPP PKS Mulyanto (Foto: Dokumen Fraksi PKS)
Menyikapi pecahnya konflik antara Iran dan Israel yang didukung Amerika Serikat (AS) sejak dua hari lalu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan pentingnya pemerintah mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi nasional, terutama stabilitas harga minyak dan BBM dalam negeri.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, menilai eskalasi ketegangan di Timur Tengah bukan sekadar isu luar negeri, melainkan berpotensi menekan perekonomian global, termasuk Indonesia.
“Sebagai negara net importer minyak, Indonesia sangat sensitif terhadap gejolak harga energi dunia. Pemerintah dan DPR perlu menyiapkan langkah mitigasi sejak dini,” ujarnya, Senin, 2 Maret 2026.
Mulyanto menyoroti risiko gangguan pasokan di Selat Hormuz, jalur yang menjadi lintasan sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia. Menurutnya, gangguan di kawasan ini dapat mendorong harga minyak melonjak hingga lebih dari 100 Dolar AS per barel dalam skenario terburuk.
Meski ada rencana pengalihan sebagian impor minyak Indonesia dari Timur Tengah ke AS, kenaikan harga global tetap akan berdampak signifikan. Saat ini, Indonesia memenuhi sekitar 60-65 persen kebutuhan minyak melalui impor. Kenaikan harga minyak akan langsung meningkatkan biaya impor energi, sehingga menambah tekanan terhadap APBN, terutama untuk subsidi dan kompensasi energi.
Dalam APBN 2026, asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) ditetapkan sebesar 70 Dolar AS per barel, lebih rendah dibandingkan APBN 2025 yang sebesar 82 Dolar AS per barel. Mulyanto memperkirakan, setiap kenaikan 10 Dolar AS per barel akan menambah beban fiskal Rp35-40 triliun. Bila harga naik menjadi 100 Dolar AS per barel, beban APBN diperkirakan bertambah Rp105-120 triliun.
Selain itu, kenaikan harga energi diprediksi memicu inflasi harga pangan, transportasi, dan logistik. Pemerintah juga harus menambah anggaran perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat. Konflik global ini juga berpotensi melemahkan nilai rupiah terhadap dolar AS, sehingga meningkatkan biaya impor dan pembayaran utang luar negeri, memperbesar tekanan terhadap pembiayaan APBN.
Menurut Mulyanto, perang AS-Iran bukan sekadar isu diplomasi, tetapi ancaman nyata bagi stabilitas fiskal dan ekonomi nasional. Untuk itu, Indonesia perlu memperkuat ketahanan energi, reformasi subsidi, dan membangun cadangan strategis minyak agar lebih tangguh menghadapi gejolak harga global.
“Pemerintah dan DPR harus bersikap antisipatif, bukan reaktif. Ketahanan energi adalah kunci stabilitas ekonomi dan kedaulatan nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti,” tegasnya.
