Presiden RI Prabowo Subianto bersalaman dengan Presiden AS Donald Trump dalam peluncuran Dewan Perdamaian di Davos Swiss, Kamis, 22 Januari 2026 (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
BOARD OF PEACE alias BoP bikin Indonesia terbelah dua.
Bukan sekadar Board of Peace, melainkan Donald Trump. Bukan sekadar Donald Trump, melainkan Benjamin Netanyahu, Israel.
Ini terlihat dari hasil survei Median, 10-14 Februari, yang dirilis baru-baru ini.
Sebanyak 50,4 persen responden tidak setuju Indonesia bergabung ke dalam Board of Peace.
Penolakan utama didorong karena Board of Peace akan dominasi Amerika dan atau Israel, dan keberatan terhadap biaya iuran sebesar 1 miliar dolar AS itu.
Artinya, yang setuju hanya sekitar 49,6 persen, kalau digabungkan responden yang tidak tahu dan tidak jawab.
Hanya 15 persen saja, dari yang setuju itu, yakin Board of Peace bisa memerdekakan Palestina. Selebihnya, bisa memperkuat upaya perdamaian.
Tapi, saat ditanya khusus tentang konsistensi Pemerintah Indonesia membela Palestina, meski bergabung dengan Board of Peace, agak naik juga sedikit sebesar 55,7 persen responden percaya terhadap konsistensi Indonesia akan membela Palestina.
Agak aneh memang, saat Pemerintahan Prabowo mengambil langkah konkret untuk Palestina, dibandingkan pemerintahan sebelumnya, justru kurang didukung.
Bisa jadi imbas dari kontroversi Donald Trump dan gabungnya Israel di dalamnya.
Memang tidak mudah bersikap seperti situasi saat ini. Bersikap punya potensi ketimbang tak bersikap sama sekali seperti yang ditunjukkan selama ini.
Apalagi mengikuti sikap orang kontroversi seperti Donald Trump. Benar pun, itu akan dianggap salah.
Ditambah pula negosiasi tarif dagang yang turun dari 32 persen jadi 19 persen, ternyata Mahkamah Agung Amerika Serikat sendiri membatalkan tarif dagang ala Donald Trump itu.
Trump sendiri tak dipercaya di negaranya sendiri, kok kita malah mempercayai?
Wajar saja, 73,3 persen responden tidak setuju Indonesia harus membayar keanggotaan Board of Peace senilai 1 miliar dolar AS.
Dan penurunan pasukan ke Palestina pun hanya disetujui 36,4 persen responden saja. Katanya, mau memerdekakan Palestina?
Tidak saja terbelah, sikap masyarakat Indonesia terlihat dilematis. Cara baca Presiden Prabowo terhadap situasi, tak dipahami sepenuhnya.
Pihak oposisi seperti memanfaatkan pula situasi, supaya tingkat kepercayaan kepada Pemerintah menurun.
Bahkan, soal sertifikasi halal pun menjadi serangan masif terhadap pemerintah.
Barang dari Amerika tak perlu sertifikat hal masuk ke Indonesia, alias bebas sebebas-bebasnya.
Sudah dibantah, malah bantahan dari pemerintah pun tak bisa dipercaya.
ErizalDirektur ABC Riset & Consulting
