Presiden RI Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan situasi di Tepi Barat yang dinilai berpotensi mengganggu berbagai upaya stabilisasi di Gaza.
Sikap itu disampaikan dalam pengantar pertemuan bilateral dengan Raja Abdullah II di Istana Basman, Amman, Rabu, 25 Februari 2026.
Di hadapan Raja Abdullah II, Prabowo menekankan bahwa dinamika di Tepi Barat harus menjadi perhatian serius karena dapat memengaruhi keseluruhan skema perdamaian yang tengah dirintis.
“Kami sangat prihatin terhadap permasalahan di Tepi Barat. Kami merasa hal ini dapat memengaruhi keberhasilan apa pun yang sedang kita upayakan di Gaza,” tegasnya.
Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia dan Kerajaan Yordania Hasyimiah memiliki kesamaan pandangan dengan negara-negara lain di kawasan dalam mendorong stabilitas regional serta penyelesaian konflik.
Untuk itu, Kepala Negara menegaskan pentingnya peningkatan koordinasi kedua negara agar mampu memahami situasi secara menyeluruh serta merespons perkembangan secara cepat dan tepat.
“Karena itu, kami ingin memperkuat dan meningkatkan kerja sama ini. Saya pikir tim saya akan bekerja sangat dekat dengan tim Anda agar kita selalu berada pada posisi yang memahami situasi secara menyeluruh. Kita mengetahui dengan tepat apa yang akan terjadi,” lanjut Prabowo.
Sejak pecahnya perang Israel di Jalur Gaza pada 8 Oktober 2023, eskalasi konflik turut merembet ke Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Pasukan pendudukan Israel disebut mengintensifkan operasi militer melalui penyerbuan, pembunuhan, penangkapan massal, pengungsian warga, hingga ekspansi permukiman.
Data resmi Palestina mencatat lebih dari 1.115 warga Palestina tewas dan sekitar 11.500 lainnya terluka sejak periode tersebut. Selain itu, sekitar 22.000 warga Palestina ditangkap di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Di sisi kebijakan, pemerintah Israel pekan lalu menyetujui keputusan yang memungkinkan perampasan tanah Palestina dengan mendaftarkannya sebagai “milik negara”, memicu kecaman luas dari negara-negara Arab dan komunitas internasional.
