TAHUN Kuda Api 2026 (mulai 17 Februari 2026) diprediksi sebagai periode yang sangat intens, dinamis, dan penuh gejolak perubahan, dianggap yang terpanas dalam 60 tahun karena kombinasi elemen api yang dominan.
Tahun ini menuntut kedewasaan emosi, adaptasi cepat, dan perencanaan matang, menawarkan peluang karier besar namun berisiko tinggi secara keuangan.
Berikut adalah ramalan hukum dan peruntungan tahun Kuda Api 2026 terbaru:
Dinamika Hukum & Energi. Energi API Yang bertemu Kuda Api menciptakan pergerakan cepat dan orientasi pada tindakan, namun berisiko memicu konflik kecil menjadi besar jika tidak diselesaikan dengan bijak.
Indonesia Sejati
Di awal Februari 2026. Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menegaskan pentingnya keyakinan, keteguhan, keberanian, dan kesabaran dalam membangun Indonesia saat berkunjung ke KBRI Uni Emirat Arab.
Megawati Soekarnoputri menulis pesan di buku tamu Wisma Duta KBRI Uni Emirat Arab pada Senin 2 Februari 2026 di Abu Dhabi.
“MERDEKA. Sebagai Bangsa Indonesia kita selalu harus punya keyakinan, keteguhan, keberanian, kesabaran dalam membangun Negara kita tercinta,” tulis Megawati, yang mengakhiri pesannya dengan mencantumkan identitas sebagai Presiden Kelima Republik Indonesia.
Ia melanjutkan tulisannya dengan pesan reflektif, “Karena perjuangan kita memerdekaan Indonesia sejati belum selesai!”
Sebelumnya pernah ada berita klaim yang mengaitkan Megawati Soekarnoputri sebagai "Indonesia sejati karena korupsi." Megawati adalah Presiden yang mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 untuk memberantas korupsi.
Megawati justru pernah mengkritik KPK dan menyarankan pembubaran jika hanya menangani kasus korupsi kecil (kroco-kroco), serta sempat mengusulkan agar KPK bersifat sementara (ad hoc).
Konteks "Korupsi Elite": Megawati pernah menyatakan bahwa korupsi umumnya dilakukan oleh kalangan elite, bukan rakyat biasa.
The New Indonesia
Dalam Medio Februari. Presiden Prabowo Subianto menegaskan ingin memberantas korupsi di Indonesia. Sambil berkelakar, Prabowo mengatakan jangan-jangan harus sedikit otoriter untuk melawan koruptor.
Hal itu disampaikan, Prabowo dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Jumat, 23, Februari 2026.
Prabowo awalnya menegaskan tidak boleh ada korupsi yang terjadi.
"So, kita harus bersihkan ya. Kita harus ada The New Indonesia. The New Indonesia, harus, tidak boleh, tidak boleh ada korupsi," ujar Prabowo.
Prabowo mengatakan menjadi presiden karena demokrasi. Dia menegaskan Indonesia merupakan negara demokrasi.
"Untung kita masih negara, apa itu, kita masih, kita negara demokrasi kan? Bener? Demokrasi, apa, agak demokrasi ya, agak ya, lumayanlah demokrasi kita kan? Kalau nggak ada demokrasi, gue nggak jadi presiden loh, Saudara-saudara. Iya kan? Bener nggak," kata Prabowo.
Dia menyebut ada pihak yang mengeluh tentang dirinya. Prabowo menyebut ada pihak yang menganggap dirinya otoriter.
"Jadi jangan ini loh, ada kelompok-kelompok yang selalu mengeluh, Indonesia beginilah, Prabowo otoriterlah. Bener nggak?" ujarnya.
Prabowo kemudian berkelakar jangan-jangan rakyat akan mendukung gaya otoriter pemimpin untuk melawan koruptor. Namun, dia menegaskan, Indonesia merupakan negara demokrasi.
"Tapi kalau ditanya rakyat, jangan-jangan perlu juga sedikit-sedikit otoriter, jangan-jangan, untuk melawan koruptor-koruptor itu.
Tapi kita demokratis, jadi kita masih moderat, ya. Banyak negara lain, nggak tahu dah, hari ini ada, besoknya nggak ada. Iya kan? Jangan-jangan efektifan itu, jangan-jangan," ujar Prabowo sambil menyebut tentang The New Indonesia.'
Runtuh Lantaran KorupsiKorupsi di tubuh VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) di Nusantara sangat merajalela, menjadikannya penyebab utama kebangkrutan perusahaan pada 31 Desember 1799.
Praktik suap, perdagangan gelap, dan penggelapan kas oleh pejabat yang kurang pengawasan membuat VOC diplesetkan menjadi Vergaan Onder Corruptie (Runtuh Lantaran Korupsi).
Pemerintah Belanda, yang saat itu dalam kondisi yang sulit akibat perang dan invasi Prancis, memutuskan untuk mengambil alih aset dan tanggung jawab VOC.
Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC secara resmi dibubarkan. Semua aset dan wilayah kekuasaan VOC di Asia diambil alih oleh pemerintah Belanda.
Setelah VOC resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799, seluruh kekuasaan, aset, dan utang-piutangnya diambil alih secara langsung oleh pemerintah Kerajaan Belanda (Republik Bataaf).
Masa ini menandai dimulainya pemerintahan kolonial Hindia Belanda secara langsung di Nusantara. Pemerintahan Belanda mengambil alih seluruh tanah jajahan dan aset VOC.
Pemerintahan dipegang oleh Gubernur Jenderal, di mana Johannes Siberg tercatat sebagai salah satu yang pertama setelah masa VOC.
Pada tahun 1808, pemerintah Belanda mengirim Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal untuk mempertahankan Jawa dari Inggris dan memperbaiki sistem pertahanan serta ekonomi.
Kekuasaan lokal (bupati) diubah menjadi pegawai pemerintah kolonial. Pada seratus tahun pertama VOC berdiri, kongsi dagang tersebut sukses mendapatkan untung di Nusantara dan Asia. Kepemimpinan De Heren XVII mampu membawa VOC mencetak laba yang berharga.
Namun, pada seratus tahun kedua berdirinya, VOC perlahan merosot sampai bangkrut pada 1799. Korupsi disebut menjadi salah satu penyebab hancurnya VOC. Lantas, seperti apa kaitannya?
Kaitan Antara Korupsi dan Bubarnya VOC
Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjangkit pejabat rendah VOC dengan gaji sekitar 16-24 gulden sampai pejabat tinggi setara gubernur jenderal bergaji sekitar 700 gulden kerap melakukan praktik korupsi.
Selain itu, sebagian besar gubernur jenderal menjadi orang kaya setelah berhenti dari VOC. Sebuah cermin untuk negara kita.
VOC bubar diganti menjadi pemerintahan Kolonial dan disebut sebagai Republik Bataaf. Jika VOC mendekam 200 tahun, Republik Kolonial Bataaf, hampir 150 tahun, hingga masuk Jepang di tahun 1942-1945.
Republik Indonesia dan Korupsi Sepeninggal Jepang, korupsi tetap mendekam dan mewariskan penyakit sosial maupun pemerintahan. Di bawah nama Republik Indonesia, korupsi sudah melekat menjadi budaya siapa saja, kapan saja, dimanapun berada, hingga saat ini, sekalipun ada Reformasi 1998. Demokrasi adalah The Rule of Law.
Di akhir Februari. Sebuah berita baik dari DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan perkembangan terbaru terkait proses legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Dasco mengatakan saat ini DPR tengah menyusun naskah akademik dari RUU tersebut. "Komisi III DPR RI pada saat ini sedang dan sudah belanja masalah dan sedang dalam penyusunan draf naskah akademik dan RUU," kata Dasco kepada wartawan, Senin, 23 Februari 2026.
Dasco mengatakan pihaknya telah menjanjikan pembahasan RUU Perampasan Aset akan dilakukan setelah sejumlah regulasi lain rampung. Di antaranya KUHP, KUHAP, serta kompilasinya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Adagium hukum "meskipun langit akan runtuh" berasal dari frasa Latin "Fiat Justitia Ruat Caelum", yang berarti "Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh".
Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan dan hukum harus ditegakkan tanpa kompromi, berani, dan tanpa mempedulikan risiko atau konsekuensi berat yang mungkin timbul. Demokrasi adalah The Rule of Law.
*Penulis adalah Eksponen Gema 77/78
