Berita

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Gibran dan PSI Berpotensi jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 16:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini disokong mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan modal elektoral untuk menarik dukungan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2029.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, peluang Gibran menjadi lawan politik Presiden Prabowo di 2029 mendatang memungkinkan dilakukan oleh PSI, namun dengan tidak tunggal mengusung meskipun ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi 0 persen akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 62/2024.

"Ditengarai kesiapan PSI untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka secara mandiri masih sangat terbatas secara elektoral dan infrastruktur politik," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.


Di samping itu, Efriza melihat kemungkinan presidential threshold akan tetap dipertahankan sangat memungkinkan, sebagai upaya menghalau PSI untuk mengusung Gibran secara mandiri.

"Melihat kemungkinan ambang batas pencalonan presiden masih dipertahankan, dengan minimnya basis kursi PSI, dengan PSI yang tidak lagi amat diperhitungkan oleh partai-partai lain, jelas bahwa PSI sulit untuk sendirian mengusung Gibran," tuturnya.

"Jika tanpa adanya koalisi strategis yang lebih besar, memungkinkan akan percuma mengusung Gibran, jika yang dilawan adalah petahana Presiden Prabowo yang diyakini semakin populer dan elektabilitas semakin menanjak tinggi," sambung dia.

Kendati begitu, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu tak memungkiri nilai jual PSI masih diperhitungkan di kancah politik nasional, sehingga berpotensi membentuk koalisi strategis yang dapat menjadi lawan politik petahana Presiden Prabowo.

"Oleh karena itu, skenario realistisnya, PSI harus mampu membangun aliansi, bukan mengandalkan kekuatan mandiri, oleh sebab itu PSI dan Jokowi semestinya menghindari publik semakin jenuh terhadap Jokowi dan keluarganya, ini hal utama yang patut dicari solusinya," demikian Efriza menambahkan.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya