Berita

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Politik

Gibran dan PSI Berpotensi jadi Lawan Prabowo di Pilpres 2029

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 16:20 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini disokong mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan modal elektoral untuk menarik dukungan bagi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon presiden (capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2029.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza menilai, peluang Gibran menjadi lawan politik Presiden Prabowo di 2029 mendatang memungkinkan dilakukan oleh PSI, namun dengan tidak tunggal mengusung meskipun ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi 0 persen akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 62/2024.

"Ditengarai kesiapan PSI untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka secara mandiri masih sangat terbatas secara elektoral dan infrastruktur politik," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.


Di samping itu, Efriza melihat kemungkinan presidential threshold akan tetap dipertahankan sangat memungkinkan, sebagai upaya menghalau PSI untuk mengusung Gibran secara mandiri.

"Melihat kemungkinan ambang batas pencalonan presiden masih dipertahankan, dengan minimnya basis kursi PSI, dengan PSI yang tidak lagi amat diperhitungkan oleh partai-partai lain, jelas bahwa PSI sulit untuk sendirian mengusung Gibran," tuturnya.

"Jika tanpa adanya koalisi strategis yang lebih besar, memungkinkan akan percuma mengusung Gibran, jika yang dilawan adalah petahana Presiden Prabowo yang diyakini semakin populer dan elektabilitas semakin menanjak tinggi," sambung dia.

Kendati begitu, Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) itu tak memungkiri nilai jual PSI masih diperhitungkan di kancah politik nasional, sehingga berpotensi membentuk koalisi strategis yang dapat menjadi lawan politik petahana Presiden Prabowo.

"Oleh karena itu, skenario realistisnya, PSI harus mampu membangun aliansi, bukan mengandalkan kekuatan mandiri, oleh sebab itu PSI dan Jokowi semestinya menghindari publik semakin jenuh terhadap Jokowi dan keluarganya, ini hal utama yang patut dicari solusinya," demikian Efriza menambahkan.


Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Keempat Kalinya Indonesia Jadi Tuan Rumah PENSA 2026

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:25

OMC Bantu Sejukkan Jakarta

Minggu, 25 Oktober 2026 | 00:02

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

TVRI dan PIM Jajaki Kolaborasi Angkat Kiprah Perempuan Indonesia

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:23

KNMP Kota Sorong Buka Peluang Pasar bagi Nelayan Lokal

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:00

Modal Asing Kabur Imbas Sentimen MSCI, BI Jamin Likuiditas Rupiah Memadai

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:44

Kapal Asal Malaysia Bawa 1,16 Ton Ketamin, Dasco Tegaskan Jaga Generasi Muda

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 22:16

BSI Himpun Dana Tabungan Haji Rp18 Triliun, Nasabah Gen Z Naik 30 Persen

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:15

Wilayah Berdekatan, Mengapa Jakarta Lebih Panas Saat Bogor Masih Diguyur Hujan?

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 21:03

KemenHAM Tampilkan Peta Pemenuhan Hak Dasar Hingga Tingkat Desa Berbasis Digital

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 18:35

Selengkapnya