Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Hukum

Tes Urine Bagi Anggota Polri Jangan Sekadar Gimik

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 15:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia diminta agar serius dan konsisten dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan oknum internal.

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas menegaskan pelaksanaan tes urine serentak bagi seluruh personel Polri di Indonesia tidak boleh sekadar menjadi gimmick atau formalitas belaka. 

“Tes urine jangan hanya jadi simbol atau pencitraan. Ini harus menjadi bagian dari komitmen nyata membersihkan internal. Kalau aparatnya sendiri terlibat praktik haram narkoba, lalu masyarakat mau percaya kepada siapa?” tegas Hasbiallah di Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.


Pernyataan ini merespons instruksi Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang memerintahkan tes urine serentak di seluruh jajaran Polri. Instruksi tersebut dikeluarkan menyusul masih adanya oknum anggota, termasuk perwira menengah, yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika.

Ketua DPW PKB DKI Jakarta itu menyatakan dukungannya terhadap langkah tegas pimpinan Polri, namun ia menekankan bahwa implementasi di lapangan harus transparan dan disertai pengawasan ketat. 

“Penegakan hukum harus tegas, terbuka, dan tanpa kompromi. Ini penting untuk memulihkan dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujarnya.

Komisi III DPR RI, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar reformasi internal kepolisian berjalan konsisten dan tidak berhenti pada instruksi semata.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya