Logo PBNU (RMOL/Abdul Rouf Ade Segun)
Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Muktamar ke-35 pada Juli/Agustus tahun ini dinilai sangat strategis karena bertepatan dengan momentum memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan terbesar di dunia.
Di tengah dinamika yang kian menghangat, Institut Nahdliyin Nusantara (Insantara) merilis 14 nama yang disebut memiliki peluang besar menjadi nakhoda baru PBNU dalam Muktamar mendatang.
Peneliti Insantara, Wildan Efendy, menjelaskan bahwa pemetaan kandidat dilakukan berdasarkan tiga aspek utama yakni tingkat popularitas, rekam jejak dan jalur sumber kandidat, serta hasil wawancara mendalam dengan pengurus dan warga NU.
Adapun peta sebaran 14 kandidat potensial tersebut terbagi dalam empat klaster. Untuk Klaster PBNU kandidatya adalah Prof KH Nuh DEA, KH Yahya Cholil Staquf, KH Syaifullah Yusuf, dan KH Zulfa Mustofa.
Selanjutnya Klaster PWNU terdiri dari KH Abd Ghaffar Rozin, KH Abd Hakim Mahfudz, dan KH Juhadi Muhammad.
Dari klaster tokoh NU dan Pesantren diantaraya KH Imam Jazuli, KH Abdussalam Shohib, KH Yusuf Chudlori, dan KH Marzuqi Mustamar serta klaster Politik dan Pemerintahan yaitu Muhaimin Iskandar, Nusron Wahid, dan Prof KH Nasaruddin Umar.
Wildan menegaskan, transisi kepemimpinan kali ini memikul tanggung jawab besar untuk memperbaiki tata kelola jam’iyyah. Aspirasi yang menguat dari tingkat wilayah dan cabang hingga warga kultural menjadi indikator kuat adanya dorongan perubahan.
“Desakan transisi kepemimpinan PBNU yang sangat kuat dari PWNU, PCNU, dan aspirasi warga NU menjadi salah satu indikator keinginan besar lahirnya nakhoda baru di tubuh PBNU. Kita mesti menjaga kesadaran ini sampai Muktamar ke-35 berlangsung, agar tercipta kepemimpinan baru PBNU yang lebih baik, berintegritas, dan sesuai dengan zaman di abad kedua NU,” tegas Wildan, Selasa, 24 Februari 2026.
Selain itu, Insantara juga menemukan fakta menarik terkait mekanisme pemilihan. Sebanyak 90 persen elemen NU disebut menghendaki sistem Ahwa diterapkan penuh, baik untuk posisi Syuriyah (Rais Aam) maupun Tanfidziyah (Ketua Umum) pada Muktamar mendatang.
Pergantian kepemimpinan PBNU kali ini dinilai bukan sekadar agenda rutin organisasi, melainkan momentum krusial bagi NU untuk menavigasi tata kelola keumatan yang lebih progresif, adaptif, dan berintegritas di abad keduanya.
