Berita

Pikap India yang akan diimpor ke Indonesia. (Foto: Instagram)

Bisnis

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 00:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, turut disoroti Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), karena memunculkan pertanyaan tentang fokus yang erat kaitannya dengan masa depan industri nasional.

Bendahara Umum Prima, Ahmad Herwandi mengatakan, impor ratusan ribu mobil pikap dari India memang dimaksudkan untuk mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih  (KDMP).

Menurutnya, di balik rencana impor tersebut terdapat pertaruhan besar, yaitu apakah negara akan memperkuat basis produksi dalam negeri atau justru memperbesar ketergantungan pada produk impor.


"Tetapi belanja negara sebesar Rp24 triliun lebih ini harus dilihat secara strategis. Jangan sampai niat memperkuat desa justru melemahkan industri nasional,” ujar Herwandi dalam keterangannya, Senin 23 Februari 2026.

Ia mengacu pada data Kementerian Perindustrian, yang menunjukkan kapasitas produksi kendaraan nasional mencapai sekitar satu juta unit per tahun, termasuk kendaraan niaga ringan seperti pikap. 

Artinya, urai Herwandi, kebutuhan 105.000 unit untuk program KDMP hanya sekitar 10 persen dari kapasitas produksi dalam negeri tersebut, sehingga ini menjadi dasar industri otomotif nasional memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.

“Kalau kapasitas nasional satu juta unit per tahun, maka kebutuhan 105 ribu unit itu sangat mungkin diproduksi di dalam negeri," kata Herwandi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya