Berita

Pikap India yang akan diimpor ke Indonesia. (Foto: Instagram)

Bisnis

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 00:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, turut disoroti Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), karena memunculkan pertanyaan tentang fokus yang erat kaitannya dengan masa depan industri nasional.

Bendahara Umum Prima, Ahmad Herwandi mengatakan, impor ratusan ribu mobil pikap dari India memang dimaksudkan untuk mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih  (KDMP).

Menurutnya, di balik rencana impor tersebut terdapat pertaruhan besar, yaitu apakah negara akan memperkuat basis produksi dalam negeri atau justru memperbesar ketergantungan pada produk impor.


"Tetapi belanja negara sebesar Rp24 triliun lebih ini harus dilihat secara strategis. Jangan sampai niat memperkuat desa justru melemahkan industri nasional,” ujar Herwandi dalam keterangannya, Senin 23 Februari 2026.

Ia mengacu pada data Kementerian Perindustrian, yang menunjukkan kapasitas produksi kendaraan nasional mencapai sekitar satu juta unit per tahun, termasuk kendaraan niaga ringan seperti pikap. 

Artinya, urai Herwandi, kebutuhan 105.000 unit untuk program KDMP hanya sekitar 10 persen dari kapasitas produksi dalam negeri tersebut, sehingga ini menjadi dasar industri otomotif nasional memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.

“Kalau kapasitas nasional satu juta unit per tahun, maka kebutuhan 105 ribu unit itu sangat mungkin diproduksi di dalam negeri," kata Herwandi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya