Berita

Pikap India yang akan diimpor ke Indonesia. (Foto: Instagram)

Bisnis

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 00:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, turut disoroti Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), karena memunculkan pertanyaan tentang fokus yang erat kaitannya dengan masa depan industri nasional.

Bendahara Umum Prima, Ahmad Herwandi mengatakan, impor ratusan ribu mobil pikap dari India memang dimaksudkan untuk mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih  (KDMP).

Menurutnya, di balik rencana impor tersebut terdapat pertaruhan besar, yaitu apakah negara akan memperkuat basis produksi dalam negeri atau justru memperbesar ketergantungan pada produk impor.


"Tetapi belanja negara sebesar Rp24 triliun lebih ini harus dilihat secara strategis. Jangan sampai niat memperkuat desa justru melemahkan industri nasional,” ujar Herwandi dalam keterangannya, Senin 23 Februari 2026.

Ia mengacu pada data Kementerian Perindustrian, yang menunjukkan kapasitas produksi kendaraan nasional mencapai sekitar satu juta unit per tahun, termasuk kendaraan niaga ringan seperti pikap. 

Artinya, urai Herwandi, kebutuhan 105.000 unit untuk program KDMP hanya sekitar 10 persen dari kapasitas produksi dalam negeri tersebut, sehingga ini menjadi dasar industri otomotif nasional memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.

“Kalau kapasitas nasional satu juta unit per tahun, maka kebutuhan 105 ribu unit itu sangat mungkin diproduksi di dalam negeri," kata Herwandi.

Populer

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

DPR: Penjualan Air Keras Tak Bisa Dilarang Total

Senin, 16 Maret 2026 | 12:16

DPP Arun Dukung Penutupan SPPG Nakal Sunat Anggaran

Senin, 16 Maret 2026 | 12:12

Jumlah Pemudik di Terminal Kalideres Menurun Dibanding Tahun Lalu

Senin, 16 Maret 2026 | 12:10

Perang di Ruang Server

Senin, 16 Maret 2026 | 12:04

Komisi III DPR Keluarkan Rekomendasi Perlindungan untuk Aktivis Andrie Yunus

Senin, 16 Maret 2026 | 12:03

Pos Kesehatan Disiapkan di Titik Keberangkatan Pemudik

Senin, 16 Maret 2026 | 12:02

DPR Siap Panggil Polisi Jika Penyelidikan Kasus Andrie Yunus Mandek

Senin, 16 Maret 2026 | 11:54

Emas Antam Turun Jelang Lebaran

Senin, 16 Maret 2026 | 11:40

Guterres Akui DK PBB Tak Mampu Hentikan Konflik Global

Senin, 16 Maret 2026 | 11:25

KPK Sita Rp1 Miliar Saat Geledah Rumah Kadis PUPR dalam Kasus Suap Bupati Rejang Lebong

Senin, 16 Maret 2026 | 11:16

Selengkapnya