Berita

Pikap India yang akan diimpor ke Indonesia. (Foto: Instagram)

Bisnis

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 00:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, turut disoroti Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), karena memunculkan pertanyaan tentang fokus yang erat kaitannya dengan masa depan industri nasional.

Bendahara Umum Prima, Ahmad Herwandi mengatakan, impor ratusan ribu mobil pikap dari India memang dimaksudkan untuk mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih  (KDMP).

Menurutnya, di balik rencana impor tersebut terdapat pertaruhan besar, yaitu apakah negara akan memperkuat basis produksi dalam negeri atau justru memperbesar ketergantungan pada produk impor.


"Tetapi belanja negara sebesar Rp24 triliun lebih ini harus dilihat secara strategis. Jangan sampai niat memperkuat desa justru melemahkan industri nasional,” ujar Herwandi dalam keterangannya, Senin 23 Februari 2026.

Ia mengacu pada data Kementerian Perindustrian, yang menunjukkan kapasitas produksi kendaraan nasional mencapai sekitar satu juta unit per tahun, termasuk kendaraan niaga ringan seperti pikap. 

Artinya, urai Herwandi, kebutuhan 105.000 unit untuk program KDMP hanya sekitar 10 persen dari kapasitas produksi dalam negeri tersebut, sehingga ini menjadi dasar industri otomotif nasional memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.

“Kalau kapasitas nasional satu juta unit per tahun, maka kebutuhan 105 ribu unit itu sangat mungkin diproduksi di dalam negeri," kata Herwandi.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Trenggono Dipuji, Ekspor Naik hingga Ekonomi Pesisir Menggeliat

Sabtu, 14 November 2026 | 20:22

KSSK Perkuat Koordinasi dan Sinergi Kebijakan untuk Menjaga Fundamental Ekonomi

Sabtu, 14 November 2026 | 20:10

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Presiden Prabowo: Kebesaran Muhammadiyah Terletak pada Pengabdian Nyata

Sabtu, 14 November 2026 | 19:53

Pemerintah Kucurkan Lagi Rp10 Triliun untuk BPJS Kesehatan di November 2026

Sabtu, 14 November 2026 | 19:43

OSO: Wapres Baru Harus Bikin Prabowo Tenang

Sabtu, 14 November 2026 | 19:24

Pengunduran Diri Gibran Tak Tutup Peluang Proses Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 19:19

NPL BRI Terus Membaik Seiring Penguatan Pengelolaan Risiko

Sabtu, 14 November 2026 | 18:36

Puji Jenderal Suyudi, Presiden Prabowo: Kapolri yang Melegakan

Sabtu, 14 November 2026 | 18:30

YYADU! Edukasi Siswa Bandung Pilah Sampah Sejak Dini

Sabtu, 14 November 2026 | 18:18

Selengkapnya