Berita

Pikap India yang akan diimpor ke Indonesia. (Foto: Instagram)

Bisnis

Impor 105 Ribu Pikap India Melemahkan Industri Nasional

SELASA, 24 FEBRUARI 2026 | 00:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, turut disoroti Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), karena memunculkan pertanyaan tentang fokus yang erat kaitannya dengan masa depan industri nasional.

Bendahara Umum Prima, Ahmad Herwandi mengatakan, impor ratusan ribu mobil pikap dari India memang dimaksudkan untuk mendukung Program Koperasi Desa Merah Putih  (KDMP).

Menurutnya, di balik rencana impor tersebut terdapat pertaruhan besar, yaitu apakah negara akan memperkuat basis produksi dalam negeri atau justru memperbesar ketergantungan pada produk impor.


"Tetapi belanja negara sebesar Rp24 triliun lebih ini harus dilihat secara strategis. Jangan sampai niat memperkuat desa justru melemahkan industri nasional,” ujar Herwandi dalam keterangannya, Senin 23 Februari 2026.

Ia mengacu pada data Kementerian Perindustrian, yang menunjukkan kapasitas produksi kendaraan nasional mencapai sekitar satu juta unit per tahun, termasuk kendaraan niaga ringan seperti pikap. 

Artinya, urai Herwandi, kebutuhan 105.000 unit untuk program KDMP hanya sekitar 10 persen dari kapasitas produksi dalam negeri tersebut, sehingga ini menjadi dasar industri otomotif nasional memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.

“Kalau kapasitas nasional satu juta unit per tahun, maka kebutuhan 105 ribu unit itu sangat mungkin diproduksi di dalam negeri," kata Herwandi.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

UPDATE

Konflik Agraria di Program Lumbung Pangan

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:59

Riset Advokasi Harus Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:36

Hati-hati! Pelemahan Rupiah Juga Bisa Hantam Warga Desa

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:19

Kebangkitan Diplomasi Korporat di Balik Pertemuan Trump-Xi

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:59

Pemkot Semarang Gercep Tangani Banjir Tugu-Ngaliyan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:33

TNI AD Pastikan Penanganan Insiden Panhead Cafe Berjalan Transparan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:12

Mantan Pimpinan KPK Sebut Vonis Banding Luhur Ngawur

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:50

Jokowi-PSI Babak Belur Usai Serang JK Pakai Isu Agama

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:25

Pemkot Semarang Pastikan Penanganan Permanen di Jalan Citarum

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:10

Celios: Prabowo Kayaknya Perlu Dibriefing Ekonomi 101

Minggu, 17 Mei 2026 | 00:54

Selengkapnya