Berita

Representative Image (Foto: CNBC)

Global

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

SENIN, 23 FEBRUARI 2026 | 16:02 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah Tiongkok mendesak Amerika Serikat segera membatalkan kebijakan tarif sepihak yang diumumkan Presiden Donald Trump, menyusul putusan Mahkamah Agung AS. 

Bagi Tiongkok, putusan itu seharusnya menjadi titik balik untuk mengakhiri praktik proteksionisme yang dinilai mengacaukan sistem perdagangan global.

"Tiongkok mendesak AS untuk membatalkan langkah-langkah tarif sepihaknya terhadap mitra dagangnya. Tidak ada pemenang dalam perang dagang dan proteksionisme tidak akan membawa ke mana pun," tegas pernyataan Kementerian Perdagangan Tiongkok, seperti dikutip dari AFP, Senin, 23 Februari 2026.


Dalam putusan enam berbanding tiga pada Jumat lalu, 20 Februari 2026, Mahkamah Agung AS menyatakan Trump tidak memiliki kewenangan memberlakukan tarif berdasarkan undang-undang tahun 1977 yang selama ini dijadikan dasar untuk mengenakan pungutan mendadak terhadap sejumlah negara. 

Keputusan tersebut menjadi pukulan politik serius terhadap kebijakan ekonomi andalan Trump yang selama ini mengguncang arus perdagangan internasional.

Namun respons Gedung Putih justru memperkeruh situasi. Trump mengumumkan tarif global baru sebesar 10 persen atas impor dengan landasan hukum berbeda, sebelum kemudian menaikkannya menjadi 15 persen pada Sabtu, 21 Februari 2026. 

Kebijakan tarif 15 persen itu dijadwalkan mulai berlaku Selasa dan akan diterapkan selama 150 hari, dengan sejumlah pengecualian produk.

Kementerian Luar Negeri Tiokok kemudian mencatat bahwa mereka memperhatikan dengan saksama potensi langkah-langkah AS untuk mempertahankan tarif yang lebih tinggi.

"AS saat ini sedang merencanakan langkah-langkah alternatif seperti investigasi perdagangan untuk mempertahankan tarif yang lebih tinggi terhadap mitra dagang. Tiongkok akan terus memperhatikan hal ini dan dengan tegas melindungi kepentingan Tiongkok," bunyi pernyataan tersebut.

Ketegangan dagang ini mencuat menjelang rencana kunjungan Trump ke Tiongkok dalam waktu dekat, yang akan menjadi lawatan pertamanya pada periode kedua kepemimpinannya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya