Berita

Alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas. (Instagram/@sasetyaningtyas)

Politik

Bangga Anak jadi WNA, Penerima LPDP Diminta Netizen Kembalikan Biaya Pendidikan

MINGGU, 22 FEBRUARI 2026 | 11:23 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Media sosial dihebohkan oleh unggahan Dwi Sasetyaningtyas, alumni Institut Teknologi Bandung sekaligus penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), terkait status kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi warga negara Inggris.

Dalam salah satu kontennya, Dwi menulis, “Cukup aku saja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan paspor kuat WNA.”

Video yang viral itu memperlihatkan Dwi tengah membuka paket dari Home Office Inggris. Paket tersebut berisi surat resmi yang menyatakan anak keduanya telah menjadi warga negara Inggris, lengkap dengan paspor Inggris yang diterbitkan bersamaan.


Unggahan tersebut memicu beragam respons publik. Sebagian warganet mempertanyakan komitmen kebangsaan penerima beasiswa negara, sementara yang lain menilai hal itu sebagai pilihan pribadi.

Analis komunikasi politik Hendri Satrio alias Hensat ikut menanggapi polemik tersebut. Ia menilai ada pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa itu.

“Pelajaran dari Dwi Sasetyaningtyas, kadang bahagia tuh disimpen aja sendiri, nggak melulu apa-apa di-upload!” ujarnya lewat akun X miliknya, Minggu, 22 Februari 2026.

Founder Lembaga Survei Kedai KOPI itu juga menyoroti aspek seleksi penerima beasiswa negara. 

“Pelajaran buat penyeleksi LPDP, nilai dan kemampuan akademik jangan melulu dijadikan acuan!” sambungnya.

Ia kemudian melempar pertanyaan kepada publik, apakah yang bersangkutan perlu mengembalikan biaya pendidikan yang telah diterima dari negara.

Dalam polling yang dilakukan Hendri Satrio, sebanyak 79 persen responden menyatakan perlu mengembalikan biaya pendidikan, 16,7 persen menyebut tidak perlu, dan 4,3 persen memilih sikap netral dengan jawaban “yaudah sih”.

Perdebatan ini pun berkembang menjadi diskusi lebih luas mengenai etika penerima beasiswa negara, nasionalisme, serta batas antara ranah pribadi dan tanggung jawab publik.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

UPDATE

13 Langkah Komprehensif Kuatkan Rupiah

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:11

Dua Guru Magelang Didakwa Korupsi Modus Pungli Peserta PPG

Rabu, 03 Juni 2026 | 06:00

Bukan Dapur Asal Ngebul

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:26

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

Putusan MK soal Keterwakilan Kuota Perempuan Berikan Keadilan Gender

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:14

Syafrin Liputo Dituntut Bawa Jaksel Lebih Maju, Inklusif, dan Sejahtera

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:01

2.081 Polisi Kawal Ketat Piala AFF U-19 2026

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:22

Korban Kebakaran Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:19

Multipolaritas Harus Jadi Jalan Kerja Sama, Bukan Konfrontasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 04:09

KDM Sikat PKL Usai 30 Tahun Berkuasa di Bandung

Rabu, 03 Juni 2026 | 03:45

Selengkapnya