Peserta didik menikmati MBG. (Foto: BGN)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tidak mengganggu postur anggaran di kementerian-kementerian pendidikan.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru menambah anggaran pendidikan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Penambahan anggaran itu difokuskan pada peningkatan sarana prasarana, mutu, dan kesejahteraan guru.
"Anggaran MBG tidak mengganggu amggaran pendidikan, Presiden justru menambah anggaran pendidikan melalui ABT, dan fokus peningkatan sarpras, mutu, dan kesejahteraan guru," kata Lalu Hadrian kepada wartawan, Sabtu, 21 Februari 2026.
Lalu Hadrian menjelaskan dalam berbagai rapat kerja (raker) Komisi X DPR RI dengan pemerintah, dalam hal ini kementerian-kementerian pendidikan, ditegaskan jika anggaran pelaksanaan MBG terpisah dengan anggaran pendidikan.
Dalam rapat itu juga, para menteri di bidang pendidikan menegaskan bahwa MBG memperkuat pendidikan karakter melalui peningkatan makanan bergizi dan berkualitas bagi siswa dalam rangka melaksanakan program ketujuh kemdikdasmen, yaitu Indonesai Hebat.
"Terkait dengan MBG, memang di postur APBN itu tertulis MBG masuk ke dalam postur anggaran pendidikan, tetapi setelah kami rapat kerja berkali-kali bahwa ternyata tujuan MBG itu sebenarnya untuk kepentingan pendidikan," ujarnya.
Atas dasar itu, Legislator dari Fraksi PKB ini menekankan Komisi X DPR RI mendukung penuh program MBG. Apalagi, kata Lalu, MBG pada prinsipnya mendukung kemajuan pendidikan nasional.
Di sisi lain, Lalu Hadrian juga mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan iktikad baiknya dalam meningkatkan taraf hidup guru. Lalu berharap komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait peningkatan kesejahteraan guru menjadi prioritas negara.
"Terpenting sekarang bagaimana iktikad baik pemerintah untuk pertama PR kita adalah kesejahteraan guru, kesejahteraan guru ini tentu harus jadi prioritas utama yang dipikirkan," kata dia.
Tak hanya itu, Lalu pun menyinggung penambahan anggaran untuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp181 triliun. Belum lagi tambahan anggaran untuk Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), dan Kementerian Kebudayaan.
"Jadi jangan salah persepsi bahwa setelah kami dalami setelah koordinasi dengan kementerian di bidang pendidikan ternyata dengan adanya MBG tidak mengganggu anggaran di kementerian-kementerian pendidikan, justru Presiden menambah anggaran di pendidikan, untuk peningkatan sarana prasarana, peningkatan mutu, kemudian peningkatan kesejahteraan guru," kata Ketua DPW PKB Nusa Tenggara Barat (NTB) ini.
Lebih jauh, Lalu Hadrian kembali menegaskan bila pelaksanaan MBG tidak mengganggu postur anggaran pendidikan. Dia bahkan mendukung MBG selama memiliki tujuan baik untuk kemajuan pendidikan nasional.
"Tidak mengganggu, justru dengan adanya MBG, memperkuat tujuan pendidikan nasional kita, setelah kami rapat berkali-kali, jadi postur anggaran pendidikan di tambah," pungkasnya.
