Cawapres Prabowo Mendatang Harus Konsolidatif

Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto bisa mengubah peta kalkulasi politik menuju Pilpres 2029. Dengan approval rating yang nyaris menyentuh 80 persen, posisi calon wakil presiden (cawapres) dinilai tak lagi menjadi faktor penentu utama.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan dalam kondisi normal cawapres wajib memiliki efek elektoral terhadap capres. Kesalahan memilih pendamping bisa berdampak pada stagnasi bahkan penurunan elektabilitas.

“Calon wakil presiden wajib hukumnya memiliki dampak elektronik kepada sang capres. Kalau salah memilih cawapres maka elektabilitas capres bisa stagnan atau mungkin bisa menurun dan itu cukup berbahaya,” ujarnya lewat kanal Youtube miliknya, Jumat, 20 Februari 2026.

Namun menurut Adi, konteks tersebut tidak sepenuhnya berlaku bagi Prabowo. Dengan tingkat kepuasan publik yang sudah hampir 80 persen, secara statistik dan politik, Prabowo dinilai tidak terlalu membutuhkan figur pendamping yang berfungsi sebagai pendongkrak suara.

Karena itu, kata Adi, posisi cawapres lebih berfungsi sebagai penguat konsolidasi politik ketimbang mesin penambah suara. Figur yang loyal, mampu menjaga stabilitas, serta diterima berbagai kepentingan politik dinilai sudah cukup.

“Jadi siapapun yang akan menjadi pendampingnya Pak Prabowo di 2029 cukuplah cawapres yang mungkin dianggap memenuhi kriteria, dia cukup loyal, kemudian total memberikan rasa damai, konsolidatif dan diterima oleh berbagai begitu banyak kepentingan politik,” tegasnya.

Dengan rumus kepuasan publik yang tinggi tersebut, variabel elektabilitas personal cawapres bukan lagi prioritas utama dalam menentukan pasangan di 2029.