Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim. (Foto: RMOLJatim)
Kemacetan horor yang mengepung Jembatan Suramadu dalam beberapa hari terakhir memicu reaksi keras dari Gedung Indrapura. DPRD Jawa Timur mendesak pemerintah pusat untuk berhenti "setengah hati" dalam mengelola infrastruktur vital penghubung Pulau Jawa dan Madura tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, mengungkapkan kegusarannya setelah merasakan langsung terjebak macet saat melintasi jembatan sepanjang 5,4 kilometer itu.
Legislator Gerindra ini menyebut kemacetan dipicu oleh perbaikan darurat pada komponen besi di bentang tengah jembatan yang mengalami kerusakan atau kelonggaran.
"Saya sendiri merasakan langsung. Ada bagian komponen besi di bentangan tengah yang longgar sehingga petugas Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional harus turun tangan. Ini serius," tegas Abdul Halim dikutip
Kantor Berita RMOLJatim, Kamis malam, 19 Februari 2026.
Pasca-pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS), tongkat estafet perawatan Suramadu kini sepenuhnya berada di bawah kendali Kementerian Perhubungan serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Namun, Halim menilai kinerja kedua kementerian tersebut masih jauh dari kata memuaskan.
Ia menyoroti berbagai masalah klasik yang tak kunjung tuntas, mulai dari hilangnya baut jembatan hingga lampu penerangan yang sering mati.
"Sebagai wakil masyarakat Madura, saya mendesak Kementerian Perhubungan dan PUPR untuk benar-benar serius dalam perawatan dan penganggaran. Jangan sampai ada kesan pembiaran," cetusnya.
Bagi Halim, Suramadu bukan sekadar jembatan beton dan besi, melainkan urat nadi ekonomi yang menopang kehidupan jutaan warga di dua wilayah. Kerusakan sekecil apa pun di jembatan ini berdampak langsung pada distribusi logistik dan mobilitas warga.
Ia mewanti-wanti agar pemerintah pusat tidak menunggu jatuhnya korban jiwa baru bergerak melakukan perbaikan menyeluruh.
"Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan yang bisa menimbulkan korban jiwa. Jembatan ini vital! Perawatan rutin dan pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar proyek tambal sulam," tandasnya.
