KPK Bakal Panggil Lagi Japto Soerjosoemarno hingga Ahmad Ali

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan berpeluang memanggil Kembali pimpinan organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) dalam kasus dugaan gratifikasi terkait metric ton produksi batubara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim).

Jurubicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, petinggi PP yang berpeluang dipanggil adalah  yakni Ketua Umum (MPN) PP Japto Soerjosoemarno, Wakil Ketua Umum MPN PP Ahmad Ali, dan Ketua PP Kaltim Said Amin.

"KPK tentunya terbuka kemungkinan untuk memanggil saksi-saksi yang bisa menjelaskan dan menerangkan terkait dugaan praktik penerimaan gratifikasi melalui tiga korporasi tersebut dan aliran uangnya," kata Budi kepada wartawan, Kamis sore, 19 Februari 2026.

Pada hari ini, KPK resmi mengumumkan telah menetapkan tiga perusahaan sebagai tersangka korporasi pada Februari 2026. Ketiga perusahaan dimaksud, yakni PT Sinar Kumala Naga (SKN), PT Alamjaya Barapratama (ABP), dan PT Bara Kumala Sakti (BKS).

Ketiga korporasi tersebut diduga bersama-sama mantan Bupati Kukar, Rita Widyasari melakukan penerimaan gratifikasi.

Dalam perkara ini, KPK sudah memeriksa dua orang petinggi ormas PP, yakni Japto Soerjosoemarno, Ahmad Ali yang kini merupakan Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Tak hanya itu, rumah Japto dan Ahmad Ali juga sudah digeledah tim penyidik pada Selasa, 4 Februari 2025. Dari rumah Japto, KPK menyita 11 mobil mewah, uang Rp56 miliar, dokumen, dan barang bukti elektronik (BBE) diduga hasil tindak pidana korupsi. Sedangkan dari rumah Ahmad Ali, KPK menyita uang Rp3,4 miliar, tas dan jam branded, serta dokumen dan BBE.

KPK saat ini tengah mengusut dugaan penerimaan gratifikasi Rita Widyasari yang diduga menerima 5 dolar AS per metrik ton batubara.

Rita Widyasari juga telah ditetapkan sebagai tersangka TPPU bersama Komisaris PT Media Bangun Bersama, Khairudin pada 16 Januari 2018. Mereka diduga bersama-sama telah menerima dari sejumlah pihak, baik dalam bentuk fee proyek, fee perizinan, dan fee pengadaan lelang barang dan jasa APBD selama kurun masa jabatannya sebagai Bupati Kukar.