Berita

Forum internasional Board of Peace yang dihadiri Presiden RI Prabowo Subianto. (Foto: Setneg)

Politik

BoP Tak Ada Gunanya Jika Israel Terus Serang Gaza

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 | 13:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) perdana yang digelar di Washington, Kamis, 19 Februari 2026.

Pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri para kepala negara anggota BoP tersebut membahas nasib Jalur Gaza, Palestina, di tengah konflik yang terus berkecamuk.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menegaskan kehadiran Indonesia dalam KTT BoP perdana harus benar-benar dimanfaatkan untuk memperjuangkan perdamaian dunia, khususnya kemerdekaan Palestina.


“Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT BoP perdana ini harus betul-betul dimaksimalkan untuk memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Indonesia memiliki mandat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,” ujar Oleh Soleh.

Ia menekankan, dalam forum internasional tersebut, Indonesia harus secara tegas mendesak dan menekan Israel untuk segera menghentikan serangan militer ke Jalur Gaza yang telah menimbulkan korban jiwa dan krisis kemanusiaan berkepanjangan.

Selain itu, Indonesia juga harus mendesak Israel menghentikan aneksasi atau pencaplokan wilayah Tepi Barat Palestina. Menurutnya, kedua isu tersebut harus menjadi perhatian serius dalam forum BoP.

“Serangan ke Gaza dan aneksasi di Tepi Barat adalah dua persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Jika kedua hal itu masih terus dilakukan, maka tidak ada gunanya Board of Peace dibentuk,” tegasnya.

Oleh Soleh bahkan menyatakan, apabila Israel tetap melanjutkan kebijakan yang dinilainya sebagai bentuk penjajahan dan genosida, maka negara tersebut tidak layak menjadi bagian dari Dewan Perdamaian.

“Jika Israel masih melakukan penjajahan dan genosida, lebih baik Israel keluar dari BoP. Negara yang terus melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip perdamaian tidak pantas bergabung dalam Dewan Perdamaian,” pungkasnya.

Sebagai negara yang konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina, Indonesia diharapkan dapat memainkan peran strategis dan moral dalam KTT BoP perdana tersebut guna mendorong terwujudnya gencatan senjata permanen serta solusi damai yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya