Berita

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal. (RMOL/Sarah Alifia Suryadi)

Politik

Kemenlu Didesak Klarifikasi soal Dugaan WNI Jadi Pasukan Pertahanan Israel

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 | 12:47 WIB | LAPORAN: SARAH ALIFIA SURYADI

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) harus mengklarifikasi soal viralnya informasi di media sosial terkait dugaan bergabungnya Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, DPR akan mempertanyakan langsung status kewarganegaraan yang bersangkutan kepada pemerintah. 

"Kalau emang misalkan itu warga negara Indonesia, statusnya harus jelas. Kalau masih warga negara Indonesia kan ada statutanya yang harus diikuti dan ketegasan dari Kemenlu ini harus segera dipertanyakan," ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Kamis 19 Februari 2026. 


Isu ini mencuat setelah unggahan di media sosial X pada Minggu 15 Februari 2026 yang menyebut adanya seorang WNI yang menjadi tentara Israel. Unggahan tersebut turut melampirkan tangkapan layar dokumen berbahasa Ibrani yang disebut berasal dari data Pasukan Pertahanan Israel.

Data tersebut diklaim diperoleh melalui permintaan Kebebasan Informasi yang diajukan kepada IDF oleh pengacara Elad Man dari LSM Hatzlacha. Dokumen itu memuat jumlah anggota tentara Israel berkewarganegaraan ganda per Maret 2025, termasuk satu orang yang disebut berasal dari Indonesia.

Menanggapi hal itu, Cucun menekankan pentingnya penelusuran administratif lintas kementerian untuk memastikan kebenaran status kewarganegaraan. 

Ia menyebut DPR juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). 

"Kemudian juga sama di internal juga Kemendagri, Disdukcapil, betul nggak itu masih statusnya warga negara Indonesia," kata Cucun.

Cucun menekankan bahwa isu ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut dimensi internasional dan posisi diplomasi Indonesia.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya