Berita

Joko Widodo alias Jokowi di rumahnya di Gang Kutai Utara Nomor 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. (Foto: Antara)

Politik

Tembok Ratapan Solo: Satire Publik yang Kontradiktif dengan Narasi Kesuksesan Jokowi

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026 | 10:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penamaan rumah mantan Presiden Joko Widodo yang berubah menjadi “Tembok Ratapan Solo” di Google Maps dinilai mencerminkan tren wacana publik yang kian kontras dengan narasi kesuksesan dan berbagai capaian yang digaungkan semasa kepemimpinannya.

Pengamat dari Citra Institute, Efriza, menilai fenomena “Tembok Ratapan Solo” bukan sekadar satire biasa yang dikemukakan masyarakat terhadap mantan pemimpinnya.

> “Ratapan Solo menjadi ekspresi kontradiktif dengan narasi kesuksesan Jokowi maupun legacy yang diberikan Jokowi untuk negeri ini,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Kamis, 19 Februari 2026.


Menurutnya, melalui satire tersebut, publik mengekspresikan kegeraman terhadap berbagai isu yang membelit Jokowi, termasuk perilaku dan komunikasi politiknya.

“Persepsi publik masih tinggi dan negatif terhadap perilaku cawe-cawe Jokowi di Pilpres. Publik juga bosan dengan proses kasus dugaan ijazah palsu yang membelitnya, serta kasus korupsi sejumlah mantan menteri yang turut menyeret namanya,” ujar Efriza.

Ia juga menyinggung komunikasi politik Jokowi yang dinilai sebagian pihak menunjukkan hasrat mempertahankan pengaruh kekuasaan, termasuk sikapnya yang ingin turun langsung membantu PSI.

“Isu-isu yang hadir maupun sikap Jokowi inilah yang kemudian diekspresikan dalam simbol ‘Tembok Ratapan Solo’,” sambungnya.

Magister Ilmu Politik dari Universitas Nasional (UNAS) itu memandang, kekecewaan publik terhadap Jokowi pada tahun ini dinilai telah memuncak hingga diwujudkan dalam simbol-simbol kritik.

“Makna kata ‘ratapan’ adalah ekspresi kekecewaan, kemarahan, penyesalan yang mendalam, serta kesedihan, yang diarahkan kepada kediaman Jokowi sebagai mantan presiden,” pungkas Efriza.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Dokumen dan BBE Usai Geledah Rumah Mewah Anggota Polri Yayat Sudrajat

Kamis, 10 September 2026 | 20:17

Pendalaman Fakta dan Penegakan Hukum Transparan Diperlukan di Kasus DJKA

Kamis, 10 September 2026 | 20:12

Tim 9 Kejagung Temukan Bukti Pemerasan Febrie di Kasus Jiwasraya

Kamis, 10 September 2026 | 20:05

Konsisten Perkuat Investasi Berkelanjutan, DPLK BRI Raih Kehati ESG Award 2026

Kamis, 10 September 2026 | 19:58

Waketum Golkar: Prabowo Konsisten Satukan Berbagai Warna Politik untuk Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 19:50

Rombak Ratusan Pejabat, Purbaya Minta Kemenkeu Bergerak Lebih Cepat

Kamis, 10 September 2026 | 19:40

Iwakum Dorong Pengerahan Maksimal Cari Lima Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 10 September 2026 | 19:31

Menyoal Kasus Dadan Cs, JMI: Jangan Ramai di Awal, Lalu Hilang di Tengah Jalan

Kamis, 10 September 2026 | 19:14

Polisi Siap Sikat Penimbun Masker di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Kamis, 10 September 2026 | 19:01

Pembagian 50:50 Kuota Haji Tambahan Ternyata Kebijakan Gus Yaqut

Kamis, 10 September 2026 | 18:45

Selengkapnya