Jangan Kaburkan Esensi Ramadan dengan Polemik Tidak Produktif

Anggota DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo menegaskan bahwa perbedaan penetapan awal Ramadan 1447 Hijriah antara pemerintah dan Muhammadiyah tidak boleh dipelintir menjadi isu politik yang menyudutkan pemerintah.

Ia mengingatkan bulan Ramadan seharusnya menjadi momentum memperkuat persatuan, bukan memperlebar jurang perbedaan.

“Yang paling penting, umat Islam harus saling menghormati perbedaan ini karena berangkat dari keyakinan dan metodologi masing-masing. Jangan mengaburkan esensi Ramadan dengan polemik yang tidak produktif,” ucap Firman dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Rabu malam, 18 Februari 2026.

Ia pun mengajak seluruh umat Islam di Indonesia untuk menjadikan Ramadan tahun ini sebagai sarana memperkuat ibadah, toleransi, dan persaudaraan.

Politikus senior Golkar ini menjelaskan bahwa pemerintah menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026 melalui mekanisme Sidang Isbat yang memadukan metode hisab dan rukyat. 

Sementara Muhammadiyah memulai puasa pada Rabu, 18 Februari 2026 karena menggunakan metode hisab global dengan rujukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

“Perbedaan ini bukan jegalan, bukan rekayasa, apalagi kegagalan pemerintah. Ini murni perbedaan metode dan prinsip keagamaan yang sudah lama dikenal dalam penentuan awal bulan Hijriah,” tandasnya.