Berita

Gerakan Pembaharuan Indonesia Timur (GPIT). (Foto: Istimewa)

Politik

GPIT Minta Negara Tegas Hentikan Kekerasan Bersenjata di Papua

RABU, 18 FEBRUARI 2026 | 13:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Eskalasi kekerasan bersenjata yang terus terjadi di Papua dan menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar menyisakan rasa prihatin.

Keprihatinan itu salah satunya disuarakan Gerakan Pembaharuan Indonesia Timur (GPIT), yang menilai konflik bertahun-tahun tersebut tidak lagi sekadar persoalan keamanan, melainkan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan nyata.

Selain menelan korban, konflik juga berdampak serius terhadap kehidupan sosial masyarakat. Puluhan distrik dilaporkan mengalami gangguan layanan pendidikan dan kesehatan akibat pengungsian serta situasi keamanan yang tidak kondusif. 


“Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini menggambarkan hilangnya hak hidup, runtuhnya rasa aman, serta terputusnya pendidikan dan ruang sosial masyarakat,” kata perwakilan GPIT Adam Souwakil dalam keterangan tertulis, Rabu 18 Februari 2026.

GPIT menegaskan bahwa pembunuhan terhadap warga sipil, termasuk guru, tenaga kesehatan, pekerja sipil, aparat, maupun masyarakat lokal, merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup dan martabat manusia. 

Kata Adam, keprihatinan itu diungkapkan dalam aksi damai yang digelar di kantor Kementerian Hak Asasi dan Manusia, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dalam aksi itu, kata Adam, mereka mendesak negara menghentikan pembunuhan dan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil di Papua, meminta perlindungan maksimal bagi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan pekerja sipil, serta menuntut penegakan HAM yang adil dan tidak selektif terhadap seluruh pelaku kekerasan.

"GPIT juga mendorong penyelesaian konflik Papua melalui pendekatan komprehensif yang mencakup aspek keamanan, keadilan hukum, dan perlindungan kemanusiaan," katanta.

Adam menegaskan negara tidak boleh ambigu dalam menghadapi kekerasan bersenjata. Menurutnya, ketegasan hukum menjadi syarat utama kehadiran negara untuk mencegah konflik terus berulang dan menjaga kepercayaan publik.

“Supremasi hukum harus berdiri di atas rasa takut. Kemanusiaan tidak boleh kalah oleh teror,” pungkasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

Pelita Air Libatkan UMKM Binaan Pertamina dalam PAS Sky Shop

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:59

Seluruh SPPG Wajib Tambah Penerima Manfaat 3B dalam Dua Minggu

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:50

19 Juta Tenaga Kerja dan Upsysteming UMKM

Selasa, 12 Mei 2026 | 03:25

Jokowi dan Pratikno Dituding Bungkam UI Lewat PP 75/2021

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:59

Polisi Ringkus 25 Pelaku Curanmor di Bekasi

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:45

Film Dokumenter “Pesta Babi” Jangan Memperkeruh Keadaan di Papua

Selasa, 12 Mei 2026 | 02:23

Melupakan Laut, Menggadaikan Masa Depan!

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:57

Polda Jambi Bongkar Peredaran Sabu dan "Vape Yakuza" Senilai Rp25,9 Miliar

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:38

Dishub kota Semarang Gencarkan Sosialisasi ke Bus AKAP

Selasa, 12 Mei 2026 | 01:19

Grace Natalie: Saya Nggak Pernah Punya Masalah dengan Pak JK

Selasa, 12 Mei 2026 | 00:57

Selengkapnya