Berita

Gerakan Pembaharuan Indonesia Timur (GPIT). (Foto: Istimewa)

Politik

GPIT Minta Negara Tegas Hentikan Kekerasan Bersenjata di Papua

RABU, 18 FEBRUARI 2026 | 13:37 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Eskalasi kekerasan bersenjata yang terus terjadi di Papua dan menimbulkan korban sipil dalam jumlah besar menyisakan rasa prihatin.

Keprihatinan itu salah satunya disuarakan Gerakan Pembaharuan Indonesia Timur (GPIT), yang menilai konflik bertahun-tahun tersebut tidak lagi sekadar persoalan keamanan, melainkan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan nyata.

Selain menelan korban, konflik juga berdampak serius terhadap kehidupan sosial masyarakat. Puluhan distrik dilaporkan mengalami gangguan layanan pendidikan dan kesehatan akibat pengungsian serta situasi keamanan yang tidak kondusif. 


“Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini menggambarkan hilangnya hak hidup, runtuhnya rasa aman, serta terputusnya pendidikan dan ruang sosial masyarakat,” kata perwakilan GPIT Adam Souwakil dalam keterangan tertulis, Rabu 18 Februari 2026.

GPIT menegaskan bahwa pembunuhan terhadap warga sipil, termasuk guru, tenaga kesehatan, pekerja sipil, aparat, maupun masyarakat lokal, merupakan pelanggaran serius terhadap hak hidup dan martabat manusia. 

Kata Adam, keprihatinan itu diungkapkan dalam aksi damai yang digelar di kantor Kementerian Hak Asasi dan Manusia, serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dalam aksi itu, kata Adam, mereka mendesak negara menghentikan pembunuhan dan kekerasan bersenjata terhadap warga sipil di Papua, meminta perlindungan maksimal bagi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan pekerja sipil, serta menuntut penegakan HAM yang adil dan tidak selektif terhadap seluruh pelaku kekerasan.

"GPIT juga mendorong penyelesaian konflik Papua melalui pendekatan komprehensif yang mencakup aspek keamanan, keadilan hukum, dan perlindungan kemanusiaan," katanta.

Adam menegaskan negara tidak boleh ambigu dalam menghadapi kekerasan bersenjata. Menurutnya, ketegasan hukum menjadi syarat utama kehadiran negara untuk mencegah konflik terus berulang dan menjaga kepercayaan publik.

“Supremasi hukum harus berdiri di atas rasa takut. Kemanusiaan tidak boleh kalah oleh teror,” pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya