Berita

Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menekan tombol peresmian bersama-sama. (Foto: Dokumentasi RMOL/Tangkapan layar)

Politik

Pengamat: Prabowo Berpeluang Ikuti Jejak SBY-Jokowi Menuju Periode Kedua

RABU, 18 FEBRUARI 2026 | 13:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan mengikuti pola politik dua pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, apabila memutuskan melanjutkan kepemimpinan ke periode kedua.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai peluang Prabowo untuk kembali terpilih cukup besar, terutama jika menerapkan strategi elektoral serupa dengan SBY dan Jokowi.

Menurutnya, pada periode kedua, baik SBY maupun Jokowi memilih pendamping dari kalangan non-politisi dengan latar belakang teknokrat.


“Patut dicermati di periode kedua, melihat SBY dan Jokowi, maka yang dicari untuk menemani sebagai pasangan calon petahana adalah non-politisi,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu 18 Februari 2026. 

Efriza mencontohkan, SBY menggandeng mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sementara Jokowi memilih Rais Aam PBNU sekaligus tokoh ekonomi syariah, Ma'ruf Amin.

Meski keduanya tidak lagi muda saat maju sebagai calon wakil presiden, figur tersebut dinilai memiliki daya tarik kuat di mata publik karena latar belakang dan kompetensinya, terutama di bidang ekonomi.

“Meski berkategori usang, tapi masih punya nilai. Karena latar belakang sosoknya yang paham ekonomi,” tutur Efriza.

Sebagai petahana, Prabowo diyakini memiliki peluang besar untuk kembali menang, sepanjang calon pendampingnya tidak memunculkan persepsi “matahari kembar” yang berpotensi mengganggu soliditas pemerintahan.

Efriza menambahkan, dalam politik elektoral, kedekatan dengan Prabowo memang penting. Namun, hal itu tetap harus ditopang oleh elektabilitas, dukungan partai politik, serta penerimaan publik yang luas.

“Dalam politik elektoral, kedekatan dengan Prabowo Subianto penting, namun tetap harus ditopang oleh elektabilitas, akseptabilitas berupa dukungan partai, dan penerimaan publik yang luas,” pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya