Berita

Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menekan tombol peresmian bersama-sama. (Foto: Dokumentasi RMOL/Tangkapan layar)

Politik

Pengamat: Prabowo Berpeluang Ikuti Jejak SBY-Jokowi Menuju Periode Kedua

RABU, 18 FEBRUARI 2026 | 13:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan mengikuti pola politik dua pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, apabila memutuskan melanjutkan kepemimpinan ke periode kedua.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai peluang Prabowo untuk kembali terpilih cukup besar, terutama jika menerapkan strategi elektoral serupa dengan SBY dan Jokowi.

Menurutnya, pada periode kedua, baik SBY maupun Jokowi memilih pendamping dari kalangan non-politisi dengan latar belakang teknokrat.


“Patut dicermati di periode kedua, melihat SBY dan Jokowi, maka yang dicari untuk menemani sebagai pasangan calon petahana adalah non-politisi,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu 18 Februari 2026. 

Efriza mencontohkan, SBY menggandeng mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sementara Jokowi memilih Rais Aam PBNU sekaligus tokoh ekonomi syariah, Ma'ruf Amin.

Meski keduanya tidak lagi muda saat maju sebagai calon wakil presiden, figur tersebut dinilai memiliki daya tarik kuat di mata publik karena latar belakang dan kompetensinya, terutama di bidang ekonomi.

“Meski berkategori usang, tapi masih punya nilai. Karena latar belakang sosoknya yang paham ekonomi,” tutur Efriza.

Sebagai petahana, Prabowo diyakini memiliki peluang besar untuk kembali menang, sepanjang calon pendampingnya tidak memunculkan persepsi “matahari kembar” yang berpotensi mengganggu soliditas pemerintahan.

Efriza menambahkan, dalam politik elektoral, kedekatan dengan Prabowo memang penting. Namun, hal itu tetap harus ditopang oleh elektabilitas, dukungan partai politik, serta penerimaan publik yang luas.

“Dalam politik elektoral, kedekatan dengan Prabowo Subianto penting, namun tetap harus ditopang oleh elektabilitas, akseptabilitas berupa dukungan partai, dan penerimaan publik yang luas,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya