Berita

Presiden Prabowo Subianto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat menekan tombol peresmian bersama-sama. (Foto: Dokumentasi RMOL/Tangkapan layar)

Politik

Pengamat: Prabowo Berpeluang Ikuti Jejak SBY-Jokowi Menuju Periode Kedua

RABU, 18 FEBRUARI 2026 | 13:32 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan mengikuti pola politik dua pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, apabila memutuskan melanjutkan kepemimpinan ke periode kedua.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai peluang Prabowo untuk kembali terpilih cukup besar, terutama jika menerapkan strategi elektoral serupa dengan SBY dan Jokowi.

Menurutnya, pada periode kedua, baik SBY maupun Jokowi memilih pendamping dari kalangan non-politisi dengan latar belakang teknokrat.


“Patut dicermati di periode kedua, melihat SBY dan Jokowi, maka yang dicari untuk menemani sebagai pasangan calon petahana adalah non-politisi,” ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu 18 Februari 2026. 

Efriza mencontohkan, SBY menggandeng mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, sementara Jokowi memilih Rais Aam PBNU sekaligus tokoh ekonomi syariah, Ma'ruf Amin.

Meski keduanya tidak lagi muda saat maju sebagai calon wakil presiden, figur tersebut dinilai memiliki daya tarik kuat di mata publik karena latar belakang dan kompetensinya, terutama di bidang ekonomi.

“Meski berkategori usang, tapi masih punya nilai. Karena latar belakang sosoknya yang paham ekonomi,” tutur Efriza.

Sebagai petahana, Prabowo diyakini memiliki peluang besar untuk kembali menang, sepanjang calon pendampingnya tidak memunculkan persepsi “matahari kembar” yang berpotensi mengganggu soliditas pemerintahan.

Efriza menambahkan, dalam politik elektoral, kedekatan dengan Prabowo memang penting. Namun, hal itu tetap harus ditopang oleh elektabilitas, dukungan partai politik, serta penerimaan publik yang luas.

“Dalam politik elektoral, kedekatan dengan Prabowo Subianto penting, namun tetap harus ditopang oleh elektabilitas, akseptabilitas berupa dukungan partai, dan penerimaan publik yang luas,” pungkasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya