Berita

Mantan Presiden Joko Widodo. (Foto: Istimewa)

Publika

Pendukung Jokowi dan Putusan MK 90/2023

SENIN, 16 FEBRUARI 2026 | 13:57 WIB

BENAR, secara sejarah batas minimal 35 tahun pernah menjadi syarat Capres/Cawapres dalam UU Pemilu pada periode pemilu awal reformasi, sebagaimana yang tertuang di Pasal 6 huruf q UU No.23/Tahun 2003 dan Pasal 5 huruf o UU No.42/Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Namun aturan itu kemudian tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya UU Pemilu No.7/Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana syarat minimal usia untuk Capres/Cawapres dinaikkan menjadi 40 Tahun (Pasal 169 huruf q UU No.7/Tahun 2017). 

Namun menjelang Pemilu 2024, Joko Widodo alias Jokowi susah tidur hingga kepalanya botak dan gatal-gatal.


Kenapa demikian? Karena Jokowi kepikiran ingin menyalurkan syahwat politik kekuasaannya, dengan cara mencalonkan anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

Hal ini ada di kepala Jokowi lantaran ambisi pribadinya untuk menjadi Presiden tiga periode ditolak mentah-mentah oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Jokowi faham bahwa ganjalan utamanya untuk mencalonkan Gibran sebagai Cawapres terbentur oleh usia, yang dalam UU Pemilu No.7/ Tahun 2017 sudah mengatur batas usia minimal untuk Capres/Cawapres itu 40 tahun. 

Maka --menurut kabar langit-- Jokowi meminta adik iparnya, Anwar Usman yang ketika itu belum terjungkal sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, untuk mengatur atau mencari jalan keluar dari hal ini. 

Oleh Paman Usman, sekali lagi ini menurut kabar langit, Jokowi dianjurkan untuk meminta tolong orang yang mau melakukan uji materiil (judicial review) UU Pemilu itu ke Mahkamah Konstitusi. 

Jokowi pun kemudian menemukan seorang mahasiswa kenalan anaknya, namanya Almas Tsaqibbirru untuk melakukan uji materiil UU Pemilu itu ke MK. 

Hasilnya, MK yang ketika itu masih diketuai oleh Paman Usman, mengeluarkan Putusan No.90/PUU-XXI/2023. Di dalam putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 itu, syarat minimal usia Capres/Cawapres tetap dipertahankan 40 tahun.

Namun -- disinilah sumber utama persoalannya -- yang membuat Indonesia berguncang hebat ketika itu.

MK memberikan tafsir baru bahwa seseorang yang belum berusia 40 tahun (seperti Gibran dan Kaesang), tetap bisa menjadi Capres/Cawapres jika pernah/sedang menjabat sebagai pejabat yang dipilih melalui Pemilu (misalnya Kepala Daerah, anggota DPR/DPD/DPRD).

Nah, dari keputusan MK No.90/PUU-XXI/2023 itulah syahwat politik berkuasanya Jokowi semakin menggebu-gebu.

Karena dengan keputusan itu berarti Gibran, anaknya yang awalnya tidak akan lolos karena usianya masih jauh dari 40 tahun, menjadi lolos untuk nyawapres di Pilpres 2024. 

Sebab Gibran bisa terselamatkan dari syarat batas usia minimal Capres/Cawapres, dengan cara mengikuti persyaratan berdasarkan tafsir baru dari Sang Paman dan konco-konconya.


Saiful Huda Ems
Lawyer dan Analis Politik

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Transformasi Besar-besaran Prabowo Bikin Banyak Orang Kaget

Minggu, 21 Juni 2026 | 14:14

Wapres AS Tiba di Swiss untuk Perundingan Damai dengan Iran

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:50

KPK Ungkap Modus Pinjam Bendera di Proyek Gedung Pemkab Lamongan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:19

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke-65 untuk Jokowi Lewat Instagram

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:05

Tidak Kena Pajak Daerah, Lapangan Golf Senayan Ottolima Layak Dievaluasi

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:04

Pemerintah Sambut Kritik Mahasiswa sebagai Penyempurna Kebijakan

Minggu, 21 Juni 2026 | 13:00

Nanik S. Deyang Dituntut Audit Total BGN dan Program MBG

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:32

Pemerintah Harus Siapkan Solusi Jangka Panjang Usai Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:24

KPK-Pemprov DKI Sebarkan Pesan Antikorupsi Lewat Halte Setiabudi Integritas

Minggu, 21 Juni 2026 | 12:22

Seskab dan Kepala BNN Diskusikan Ancaman Peredaran Narkoba Lewat Vape

Minggu, 21 Juni 2026 | 11:59

Selengkapnya