Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: Dokumentasi DPP PDIP)

Politik

Sekjen PDIP: Bencana adalah Teguran Akibat Kebijakan yang Salah

SABTU, 14 FEBRUARI 2026 | 00:32 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Tidak ada satu pihak pun yang merasa senang atas terjadinya bencana alam di Indonesia. Namun, bencana harus dimaknai sebagai peringatan keras (teguran) bagi semua pihak untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana.

Hal itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam acara pemberian apresiasi kepada relawan kesehatan pasca-misi kemanusiaan di Sumatera yang berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.

“Apakah kita senang menghadapi bencana? Tentu saja tidak. Persoalan bencana ini merupakan suatu teguran bagi kita semua yang telah membiarkan bumi kita menderita melalui kebijakan-kebijakan yang salah di masa lalu,” tegas Hasto.


Ia pun berharap para pemimpin bangsa disadarkan bahwa kerusakan ekologis memerlukan tindakan korektif yang nyata, bukan sekadar respons saat kejadian berlangsung.

Lebih jauh, Hasto lantas mengingatkan bahwa melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas), PDIP konsisten mengusung agenda politik ekologi lewat Gerakan 'Merawat Pertiwi' yang meliputi penjagaan hutan, sungai, hingga disiplin tata ruang, menjadi kunci utama mencegah dampak bencana yang lebih luas.

“Kita mengusung politik ekologi agar dengan menjaga kelestarian lingkungan dan hutan-hutan kita, kita menyelamatkan bumi agar bumi menyatukan kita,” ujarnya.

Selain langkah preventif, Hasto juga mendorong pemerintah untuk menguasai teknologi prediksi bencana guna meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Ia menekankan pentingnya sistem mitigasi yang lebih terkoordinir, cepat, dan efektif.

Sebagai bentuk keseriusan, Hasto memaparkan instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri untuk menyiagakan setidaknya dua batalyon relawan yang terlatih dan siap dimobilisasi kapan saja ke titik bencana.

“Kita belajar dari bencana. Semoga ini akan mendorong upaya-upaya koreksi terhadap berbagai kebijakan yang justru di masa lalu memberikan dampak penderitaan pada rakyat,” tandas politisi asal Yogyakarta itu.

Apresiasi ini diberikan sebagai penutup dari misi kemanusiaan selama dua bulan yang melibatkan puluhan unit ambulans dan tenaga medis profesional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.


Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya