Berita

Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, dalam diskusi publik bertajuk "Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik" di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Tolak Pilkada via DPRD Manuver Demokrat Amankan Jalan AHY di Pilpres 2029

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 16:50 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sikap Partai Demokrat yang menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai bukan sekadar memperjuangkan prinsip demokrasi yang disuarakan publik. Namun sebagai manuver politik jangka panjang untuk membuka jalan bagi ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berlaga di Pilpres 2029.

Analisis itu disampaikan Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan dalam diskusi publik bertajuk “Masa Depan Pilkada: Antara Aspirasi Rakyat dan Penataan Sistem Politik” di Jakarta, Jumat, 13 Februari 2026.

Menurut Iwan, sejak awal Demokrat dikenal sebagai partai yang konsisten menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem elektoral. Ia mengingatkan kembali dinamika 2014, saat DPR sempat mengesahkan Pilkada lewat DPRD.


“Waktu itu karena gelombang penolakan publik sangat besar, Presiden SBY akhirnya menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 yang membatalkan Pilkada via DPRD. Sistem Pilkada langsung bertahan sampai sekarang,” kata Iwan.

Dalam dinamika terbaru, kata dia, Demokrat juga menunjukkan sikap yang tidak sepenuhnya sejalan dengan arus koalisi pemerintahan yang sempat mendorong Pilkada melalui DPRD.

“Bahasanya memang halus. Mereka tidak terang-terangan berseberangan dengan koalisi, tapi posisinya lebih mengikuti Presiden Prabowo. Bukan suara koalisi secara keseluruhan,” jelasnya.

Iwan menilai, perubahan sikap Demokrat sarat kepentingan politik jangka panjang. Salah satunya menjaga peluang AHY sebagai kandidat potensial pada Pilpres 2029.

“Kalau Demokrat terlihat tidak pro terhadap aspirasi publik, peluang AHY ke depan akan semakin berat. Ini bagian dari upaya menjaga basis elektoral,” ujarnya.

Di sisi lain, Iwan mengingatkan posisi Demokrat juga tidak sepenuhnya aman. Sebagai partai parlemen, bintang mercy tetap menghadapi tekanan politik dari kekuatan koalisi pemerintah.

“Kalau terlalu berseberangan dengan arus kekuasaan, mereka bisa terpinggirkan. Tapi kalau ujug-ujug mendukung Pilkada via DPRD, elektoralnya bisa tergerus. Jadi Demokrat harus bermain di titik keseimbangan,” pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya