Berita

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi Pasar Badung, Kota Denpasar, Bali. (Foto: Setwapres)

Politik

Gibran Cek Harga dan Dorong Digitalisasi di Pasar Badung Bali

JUMAT, 13 FEBRUARI 2026 | 13:26 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming mengunjungi Pasar Badung, Kota Denpasar, Bali, Jumat, 13 Februari 2026, untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok tetap terjaga sekaligus mendorong percepatan digitalisasi pasar tradisional. 

Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat ekosistem perdagangan rakyat agar semakin efisien dan modern.

Upaya menjaga stabilitas harga ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penguatan ekonomi rakyat melalui kebijakan yang responsif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan. 


Pemerintah berkomitmen memastikan pasar tradisional tetap menjadi ruang ekonomi yang sehat, stabil, dan berpihak pada pelaku usaha kecil serta konsumen.

Dalam peninjauan tersebut, Giban berdialog langsung dengan para pedagang terkait perkembangan harga sejumlah komoditas strategis. Ia menekankan pentingnya langkah antisipatif apabila terjadi lonjakan harga, termasuk memastikan distribusi berjalan lancar serta dukungan kebijakan tepat sasaran bagi para pedagang. 

Selain itu, Wapres juga berpesan kepada jajaran Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga kestabilan harga pasar sehingga memberikan kenyamanan baik bagi para pedagang maupun pembeli. Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster usai mendampingi Wapres peninjauan.

“Bapak Wapres memberikan arahan kepada Bapak Wali Kota agar untuk semua komoditi yang mengalami gejolak harga, kenaikannya terlalu tinggi, sebaiknya subsidinya diberikan kepada semua pedagang. Tadi belum kepada semua pedagang,” ungkap Wayan.

Selain memastikan stabilitas harga dan perlindungan bagi pedagang, Gibran juga menaruh perhatian pada kemudahan sistem transaksi di pasar sebagai bagian dari penguatan ekosistem perdagangan yang lebih modern dan transparan.

Sebagaimana disampaikan Era, seorang pedagang bumbu dapur yang telah berjualan selama 15 tahun di Pasar Badung, pembayaran non tunai sangat membantunya dalam bertransaksi.

“Enak kalau menurut saya. Kan kita tidak perlu pegang uang. Untuk mengurangi uang palsu bisa juga, kadang kalau pakai uang cash (tunai) kan kita tidak tahu, bisa jadi palsu,” ungkap Era.

Kunjungan ke Pasar Badung ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat transformasi digital sektor perdagangan, sekaligus memastikan bahwa modernisasi dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh pelaku UMKM di daerah.



Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya