Berita

Ilustrasi. (Foto: AI)

Bisnis

Ekonom: Program MBG Harus Segera Libatkan Koperasi

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 20:29 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintahan Prabowo Subianto disarankan untuk segera melibatkan koperasi dalam pelaksanaannya.

Hal itu disampaikan ekonom konstitusi, Defiyan Cori dalam pesan elektronik kepada RMOL di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2026.

“Program MBG harus segera libatkan koperasi. Sehingga program ini betul-betul menggerakkan perekonomian daerah. Libatkan koperasi sekolah bukan lewat yayasan,” tegas Defiyan.


Dalam hal perizinan, ia pun menghendaki agar pemerintah meniru Vietnam guna kelancaran investasi di daerah. 

“Kenapa MBG semuanya harus proyek pusat? Bandingkan saja cara berinvestasi di Vietnam, semua urusan perizinan di provinsi. Pemerintah pusat hanya regulator dan pengawasannya. Begitulah pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dibangun,” jelasnya.

Ia menyebut bahwa MBG merupakan program yang sangat mulia dan baik. Namun, menurutnya ada cara yang kurang tepat dalam implementasi program ini.  

“Kalau memang ingin meningkatkan gizi anak bangsa serahkan pengelolaan ke daerah. Jangan tender di pusat,” pungkasnya.

Pelibatan koperasi di dalam MBG memang sudah dibahas oleh Kementerian Koperasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk di daerah, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) bakal diprioritaskan untuk menyuplai bahan baku MBG.   


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Pantura Jawa Penyumbang 23-27 Persen PDB Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:19

Dari Riau, Menteri LH Dorong Green Policing Go Nasional

Senin, 04 Mei 2026 | 16:18

Purbaya Jawab Santai Sambil 'Geal-Geol' Diisukan Ambruk dan Mau Dipecat

Senin, 04 Mei 2026 | 16:05

Maritim Indonesia di Persimpangan AI

Senin, 04 Mei 2026 | 15:34

BPJS Kesehatan Siap Bangun Kantor Layanan di IKN

Senin, 04 Mei 2026 | 15:32

Imigrasi Tangkap WNA Terlibat Prostitusi Online di Bali

Senin, 04 Mei 2026 | 15:27

Keberpihakan Prabowo ke Ojol Perkuat Keadilan Ekonomi

Senin, 04 Mei 2026 | 15:26

Ade Kunang dan Sang Ayah Didakwa Terima Suap Rp12,4 Miliar

Senin, 04 Mei 2026 | 15:17

Giant Sea Wall Pantura Digarap 20 Tahun, Libatkan Investor dan 23 Kementerian

Senin, 04 Mei 2026 | 14:50

OPEC+ Umumkan Kenaikan Produksi Setelah Ditinggal UEA

Senin, 04 Mei 2026 | 14:45

Selengkapnya