Berita

PM Kosovo, Albin Kurti (Foto: France 24)

Dunia

Akhiri Kebuntuan Politik, Parlemen Kosovo Pilih Albin Kurti Jadi PM

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 12:48 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Parlemen Kosovo akhirnya menetapkan Albin Kurti sebagai Perdana Menteri pada Rabu waktu setempat, 11 Februari 2026, mengakhiri kebuntuan politik yang telah berlangsung selama hampir satu tahun. 

Keputusan itu sekaligus mengantarkan Kurti meraih masa jabatan ketiga sebagai kepala pemerintahan negara Balkan tersebut.

Setelah 12 bulan menjabat dalam posisi caretaker, Kurti akhirnya dikukuhkan sebagai perdana menteri baru usai partainya, Vetevendosje (Self-determination), keluar sebagai pemenang dalam pemilu sela yang digelar Desember lalu.


Ia kemudian terpilih dengan dukungan 66 suara dari total 120 anggota parlemen pada pekan ini. 

Dalam pidato di hadapan parlemen sebelum pemungutan suara, Kurti memaparkan agenda legislatifnya dengan menekankan penguatan ekonomi serta peningkatan investasi di sektor pertahanan. 

Ia juga menyoroti ketegangan dengan Serbia yang hingga kini belum mengakui kemerdekaan Kosovo. Meski demikian, Kurti menegaskan komitmennya untuk membuka jalan normalisasi hubungan dengan Beograd. 

"Normalisasi adalah masalah pengaturan hubungan antara dua negara, yaitu sebagai hubungan eksternal bilateral dan bukan campur tangan atau ikut campur dalam urusan internal," kata Kurti kepada parlemen seperti dimuat AFP

Ketegangan di wilayah utara Kosovo, yang mayoritas dihuni etnis Serbia, masih terus membayangi sejak perang Kosovo-Serbia pada 1990-an. Normalisasi hubungan ini juga menjadi syarat penting bagi ambisi keanggotaan Uni Eropa (UE) kedua negara.

Sebelumnya, pemilu umum setahun lalu membuat Kurti gagal meraih mayoritas untuk membentuk pemerintahan, memicu stagnasi parlemen berbulan-bulan. 

Pemilu sela Desember lalu akhirnya dimenangkan Vetevendosje dengan lebih dari 51 persen suara dan 57 kursi, meski hasilnya sempat tertunda akibat penghitungan ulang dan penyelidikan pidana yang menyeret lebih dari 100 petugas pemilu.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya