Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya. (Foto: F-Nasdem)

Politik

Transformasi BUMN Harus Sejalan dengan Danantara

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 10:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Transformasi BUMN harus menjadi agenda strategis pemerintah, termasuk pentingnya memastikan langkah restrukturisasi Pertamina berjalan selaras dengan arah kebijakan korporasi Danantara sebagai superholding BUMN agar tata kelola, efisiensi, dan daya saing perusahaan semakin kuat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi Danantara yang mencakup streamlining horizontal melalui klasterisasi bisnis dan pembentukan subholding, serta streamlining vertikal berupa pengurangan jumlah BUMN.  

Khusus untuk Pertamina, legislator Partai NasDem itu  menegaskan dalam skema Danantara hanya terdapat empat subholding, yakni hulu, hilir, gas, dan PNRE (Power & New Renewable Energy).


"Subholding Integrated Marine Logistic ini tidak termasuk ke dalam agenda pembentukan subholding di Pertamina oleh Danantara. Jika subholding Ini muncul dari mana dasarnya? Pembentukan subholding ini perlu dikonfirmasi ke Danantara,” tegasnya, dikutip Kamis, 12 Februari 2026.

Lebih lanjut, Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini juga menyoroti agenda streamlining vertikal yang membidik pemangkasan drastis BUMN, dari lebih 1.000 entitas menjadi hanya 200–300 perusahaan pada 2026. Langkah transformasi struktural ini, menurutnya, digulirkan untuk mengerek efisiensi nasional hingga Rp50 triliun per tahun. 

"Di Pertamina sendiri yang menaungi sekitar 250 anak-cucu perusahaan, saya menilai, efektifitas restrukturisasi di tubuh perusahaan energi ini menyimpan potensi efisiensi hingga sekitar Rp12,5 triliun atau lebih," tukasnya.

Selain isu restrukturisasi, anggota DPR dari Dapil Jawa Barat V itu juga menyoroti tata kelola distribusi gas, khususnya dalam kaitannya dengan keberadaan agen dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Yang kita ingin pastikan, jangan sampai KDMP menjadi kanibal bagi agen lama. Harus ada evaluasi atas keberadaan jumlah agen yang ada berikut besaran DO (delivery order) yang terdistribusi serta kebutuhan riil masyarakat," jelasnya. 

"Sehingga pada ujungnya, agen yang sudah lolos evaluasi dan melalui jaringan distribusi baru gas melon melalui KDMP, diharapkan mampu mengatasi kebutuhan warga dan mengantisipasi kelangkaan gas,” tutup Asep Wahyuwijaya.



Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Pelajar Islam Indonesia Kutuk Trump dan Netanyahu

Rabu, 04 Maret 2026 | 10:08

Prabowo Tunjukkan Soliditas Elite Lewat Pertemuan dengan Mantan Presiden

Rabu, 04 Maret 2026 | 10:08

Bupati Pekalongan Dikabarkan Telah Jadi Tersangka Dugaan Benturan Kepentingan PBJ

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:45

Masihkah Indonesia Konsisten dengan Politik Luar Negeri Bebas Aktif?

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:43

KPK Buka Peluang Periksa BPN Depok soal Suap Lahan PT KD

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:38

Irak Ikut Pangkas Produksi, Harga Minyak Makin Naik

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:21

Pertemuan Elite jadi Cara Prabowo Redam Polarisasi Politik

Rabu, 04 Maret 2026 | 09:15

Bursa Asia Anjlok, Kospi Jatuh Paling Dalam

Rabu, 04 Maret 2026 | 08:51

Harga Emas Dunia Terkoreksi Gara-gara Dolar AS

Rabu, 04 Maret 2026 | 08:41

Menaker Tetapkan Tenggat BHR Ojol 2026: Paling Lambat H-7 Lebaran

Rabu, 04 Maret 2026 | 08:26

Selengkapnya