Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya. (Foto: F-Nasdem)

Politik

Transformasi BUMN Harus Sejalan dengan Danantara

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 10:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Transformasi BUMN harus menjadi agenda strategis pemerintah, termasuk pentingnya memastikan langkah restrukturisasi Pertamina berjalan selaras dengan arah kebijakan korporasi Danantara sebagai superholding BUMN agar tata kelola, efisiensi, dan daya saing perusahaan semakin kuat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi Danantara yang mencakup streamlining horizontal melalui klasterisasi bisnis dan pembentukan subholding, serta streamlining vertikal berupa pengurangan jumlah BUMN.  

Khusus untuk Pertamina, legislator Partai NasDem itu  menegaskan dalam skema Danantara hanya terdapat empat subholding, yakni hulu, hilir, gas, dan PNRE (Power & New Renewable Energy).


"Subholding Integrated Marine Logistic ini tidak termasuk ke dalam agenda pembentukan subholding di Pertamina oleh Danantara. Jika subholding Ini muncul dari mana dasarnya? Pembentukan subholding ini perlu dikonfirmasi ke Danantara,” tegasnya, dikutip Kamis, 12 Februari 2026.

Lebih lanjut, Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini juga menyoroti agenda streamlining vertikal yang membidik pemangkasan drastis BUMN, dari lebih 1.000 entitas menjadi hanya 200–300 perusahaan pada 2026. Langkah transformasi struktural ini, menurutnya, digulirkan untuk mengerek efisiensi nasional hingga Rp50 triliun per tahun. 

"Di Pertamina sendiri yang menaungi sekitar 250 anak-cucu perusahaan, saya menilai, efektifitas restrukturisasi di tubuh perusahaan energi ini menyimpan potensi efisiensi hingga sekitar Rp12,5 triliun atau lebih," tukasnya.

Selain isu restrukturisasi, anggota DPR dari Dapil Jawa Barat V itu juga menyoroti tata kelola distribusi gas, khususnya dalam kaitannya dengan keberadaan agen dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Yang kita ingin pastikan, jangan sampai KDMP menjadi kanibal bagi agen lama. Harus ada evaluasi atas keberadaan jumlah agen yang ada berikut besaran DO (delivery order) yang terdistribusi serta kebutuhan riil masyarakat," jelasnya. 

"Sehingga pada ujungnya, agen yang sudah lolos evaluasi dan melalui jaringan distribusi baru gas melon melalui KDMP, diharapkan mampu mengatasi kebutuhan warga dan mengantisipasi kelangkaan gas,” tutup Asep Wahyuwijaya.



Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya