Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya. (Foto: F-Nasdem)

Politik

Transformasi BUMN Harus Sejalan dengan Danantara

KAMIS, 12 FEBRUARI 2026 | 10:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Transformasi BUMN harus menjadi agenda strategis pemerintah, termasuk pentingnya memastikan langkah restrukturisasi Pertamina berjalan selaras dengan arah kebijakan korporasi Danantara sebagai superholding BUMN agar tata kelola, efisiensi, dan daya saing perusahaan semakin kuat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menyoroti agenda transformasi Danantara yang mencakup streamlining horizontal melalui klasterisasi bisnis dan pembentukan subholding, serta streamlining vertikal berupa pengurangan jumlah BUMN.  

Khusus untuk Pertamina, legislator Partai NasDem itu  menegaskan dalam skema Danantara hanya terdapat empat subholding, yakni hulu, hilir, gas, dan PNRE (Power & New Renewable Energy).


"Subholding Integrated Marine Logistic ini tidak termasuk ke dalam agenda pembentukan subholding di Pertamina oleh Danantara. Jika subholding Ini muncul dari mana dasarnya? Pembentukan subholding ini perlu dikonfirmasi ke Danantara,” tegasnya, dikutip Kamis, 12 Februari 2026.

Lebih lanjut, Alumni Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini juga menyoroti agenda streamlining vertikal yang membidik pemangkasan drastis BUMN, dari lebih 1.000 entitas menjadi hanya 200–300 perusahaan pada 2026. Langkah transformasi struktural ini, menurutnya, digulirkan untuk mengerek efisiensi nasional hingga Rp50 triliun per tahun. 

"Di Pertamina sendiri yang menaungi sekitar 250 anak-cucu perusahaan, saya menilai, efektifitas restrukturisasi di tubuh perusahaan energi ini menyimpan potensi efisiensi hingga sekitar Rp12,5 triliun atau lebih," tukasnya.

Selain isu restrukturisasi, anggota DPR dari Dapil Jawa Barat V itu juga menyoroti tata kelola distribusi gas, khususnya dalam kaitannya dengan keberadaan agen dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Yang kita ingin pastikan, jangan sampai KDMP menjadi kanibal bagi agen lama. Harus ada evaluasi atas keberadaan jumlah agen yang ada berikut besaran DO (delivery order) yang terdistribusi serta kebutuhan riil masyarakat," jelasnya. 

"Sehingga pada ujungnya, agen yang sudah lolos evaluasi dan melalui jaringan distribusi baru gas melon melalui KDMP, diharapkan mampu mengatasi kebutuhan warga dan mengantisipasi kelangkaan gas,” tutup Asep Wahyuwijaya.



Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Gibran Mundur Saja

Selasa, 03 November 2026 | 04:20

Investasi Jakarta Tembus Rp249,3 Triliun

Selasa, 03 November 2026 | 04:08

MUI Apresiasi Pencopotan Kapolres Sukoharjo

Selasa, 03 November 2026 | 03:17

DJP Buka-bukaan soal Pajak Digital yang Disebut Hashim

Selasa, 03 November 2026 | 03:05

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Putusan MA soal Suket Gibran Jadi Momentum Akhiri Bayang-Bayang Jokowi

Selasa, 03 November 2026 | 02:13

Sikap Responsif Kapolri Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

Selasa, 03 November 2026 | 02:05

RI Pamer Latihan Militer Gabungan Tiga Bidang di Forum Pertahanan ASEAN

Selasa, 03 November 2026 | 01:40

Anies Temui Seniman Iman Soleh di Bandung, Ini Kisahnya

Selasa, 03 November 2026 | 01:29

PAM Jaya Sumbang Dividen Rp257 Miliar

Selasa, 03 November 2026 | 01:07

Selengkapnya