Berita

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin. (Foto: BNPP RI)

Nusantara

Pemerintah Timor Leste Didorong Kembali Aktifkan Pas Lintas Batas

Hidupkan Ekonomi Perbatasan di PLBN Motamasin
RABU, 11 FEBRUARI 2026 | 23:13 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin mendorong Pemerintah Timor Leste untuk mengaktifkan kembali Pas Lintas Batas (PLB). 

Kepala PLBN Motamasin, Engelberthus Klau mengatakan, pengaktifan kembali Pas Lintas Batas sangat penting untuk memulihkan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat perbatasan yang selama ini bergantung pada aktivitas lintas negara.

“Dengan diaktifkannya kembali PLB, masyarakat Timor Leste dapat kembali melakukan aktivitas lintas batas secara legal, termasuk berbelanja dan berinteraksi ekonomi di Pasar PLBN Motamasin,” kata Engelberthus Klau melalui keterangan tertulis, Rabu 11 Februari 2026. 


Ia menambahkan bahwa keberadaan Pasar PLBN Motamasin merupakan ruang ekonomi bersama yang dirancang untuk memberi manfaat langsung bagi masyarakat di kedua negara.

“Aktivitas perdagangan lintas batas tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan ekonomi antara Indonesia dan Timor Leste,” kata Engelberthus.

Menurut Engelberthus, pengaktifan kembali Pas Lintas Batas akan memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini menggantungkan usahanya pada aktivitas perdagangan lintas batas.

“UMKM di kawasan perbatasan membutuhkan kepastian akses dan mobilitas," kata Engelberthus.

Lebih lanjut, Engelberthus Klau menyampaikan bahwa apabila pengaktifan kembali Pas Lintas Batas dapat direalisasikan oleh Pemerintah Timor Leste, maka permintaan pembukaan pelayanan PLBN Motamasin pada hari Minggu dapat dipertimbangkan.

“Prinsipnya, BNPP terbuka sepanjang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara,” pungkas Engelberthus.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya